Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

[S199]

WAKTU

Rabu – Kamis / 9 & 10 Mei 2012

TEMPAT

SKYLine Business Center,
Jl. MH. Thamrin Jakarta

INVESTASI

Rp 5.000.000,-/orang

Benefit : Modul Hard & Soft Copy, 2x Coffee Break, Lunch, Sertifikat

INSTRUKTUR

• Surahmin, SH., MH
(Hakim Agung Adhoc TPK, Mantan Auditor BPK)

• Lukman Hakim
(Unit Pemeriksaan Investigatif – BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI)

• N. Heru Setyanto, Ak, MSi.
(Consultant & Trainer of Local Government Financial for USAID/ICMA,UNDP,GTZ,LPEM University
of Indonesia,Education and Training Agency of Ministry of Home Affairs, Some Local Governments.

DESKRIPSI

Sejak disahkannya UU No.32 Tahun 2004 mulai berlaku era otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada kepala daerah untuk mengelola daerahnya. Diperkuat dengan ditetapkannya UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.Otonomi daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah ternyata tidak mudah, banyak masalah dalam pelaksanaannya terutama terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

Saat ini banyak pejabat daerah yang tersangkut masalah hukum, bahkan terdapat 158 pejabat yang diduga terkait dengan korupsi, terdiri dari 150 pejabat daerah dan delapan gubernur.

TUJUAN
Secara umum pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif kepada peserta mengenai peraturan perundangan, sistem prosedur yang berlaku dan proses pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan pusat dan daerah, serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran.

SIAPA YANG HADIR

Workshop ini diselenggarakan dengan sasaran peserta khususnya :
1. Advokat atau konsultan hukum
2. Akademisi
3. Asosiasi

MATERI TRAINING :

SESI I :
1. Memahami Peraturan Perundangan dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah
2. Proses Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Pusat & Daerah)
3. Titik Kritis dalam Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran (Pusat dan Daerah)
4. Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Keuangan Negara (Pusat dan Daerah)

SESI II :
1. Pengawasan Internal dan DPRD terhadap pengelolaan Keuangan negara
2. Pengawasan BPK terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara (Pusat dan Daerah)
3. Audit Investigasi terhadap Penyimpangan terhadap Pelaksanaan APBN dan APBD
4. Tindak Lanjut atas Permasalahan dan Temuan Hasil Audit BPK

SESI III :
1. Memahami Aturan dan Dampak Hukum dari Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Negara
2. Praktek-praktek Korupsi dalam pengelolaan Keuangan Negara dan BUMN
3. Penyidikan KPK terhadap Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara
4. Penuntutan dan Pengadilan Tipikor atas Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara

INFORMASI PENDAFTARAN

Ketik SMS dengan format :
DAFTAR<spasi>
JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#JMLHPESERTA#EMAIL
-kirim ke 085286451074

Contoh :
DAFTAR TRAINING ISO#2Mei2011#ARIEF#Company#3#nama@email.com

atau ISIKAN FORM BERIKUT :

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post

Share

Comments are closed.

Post Navigation

Share