Tag Archives: Indo Training

TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN):
Tata Cara Penilaian dan Aplikasinya (Sesuai amandemen Peraturan Terbaru PTK SCM 007 Rev 4/2017)

Tempat dan Tanggal :

Hotel Haris, Tebet – Kuningan, Jakarta

Kamis, 19 September 2019 (RUNNING)

Fee Workshop :

  • Normal : Rp. 4.250.000,-/ net (Modul, Sertifikat, 2 kali Rehat Kopi, Makan Siang, Flash Disk)

Narasumber :
Sarjuni Adicahya (Project Manager TKDN Industri PT Surveyor Indonesia)

Latar Belakang

Untuk memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri, pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Salah satunya dengan mengintensifkan implementasi peraturan tentang TKDN(Tingkat Komponen Dalam Negeri). Peraturan yang terkait dengan TKDN, diantaranya adalah:

  1. Peraturan Presiden No. 70/2012 sebagai revisi dari Keputusan Presiden No. 54/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
  2. Instruksi Presiden No. 2 / 2009 tentang Penggunaan Produksi Dalam Negeri
  3. Pedoman Tata Kerja SKKMIGAS No. PTK-007-Revisi I/2009 dan PTK 007-Revisi II/2011 dan PTK 007-Revisi II/2011 dan PTK 007 Revisi III/2015 tentang Rantai Suplay Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Migasserta Perubahan Ketentuan PTK 007 Rev II/2011 No. 0919/SKKD2000/2013/S7 tanggal 4 April 2013
  4. Peraturan Terbaru : PTK Revisi 4/2017
  5. Peraturan Menteri Perindustrian No. 15/2011 dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/2011 (sebagai revisi dari Peraturan Menteri Perindustrian No. 49/2009 dan perubahannya No. 102/2009 dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 11 / 2006) tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi DalamNegeri.

Pada setiap pengadaan barang/jasa, peserta lelang diwajibkan untuk menyatakan besaran nilai TKDN-nya secara self assessment. Tetapi jika ternyata dalam realisasinya capaian TKDN-nya lebih kecil dari yang dinyatakan, maka perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi dan finansial. Sedangkan dalam evaluasi lelang, Panitia Lelang akan menggunakan nilai TKDNterkecil diantara TKDN Penawaran dan TKDN Hasil Verifikasi. Sementara itu, apabila dalam suatu pengadaan barang/jasa terdapat peserta lelang yang memiliki nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) lebih besar dari 40% maka lelang hanya boleh diikuti oleh produk yang dibuat di dalam negeri.

Berkenaan dengan peraturan-peraturan tersebut dan implementasinya maka merupakan suatu keuntungan tersendiri apabila bisa memahami secara lebih detail peraturan-peraturan yang terkait dengan kebijakan TKDN. Untuk itu, kami mengadakan kembali trainingdengan topik “Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN): Tata Cara Penilaian dan Aplikasinya“. Training ini adalah one day training dimana para peserta akan dibimbing untuk bisa memahami konsep dasar penilaianTKDN sehingga peserta dapat melakukan perhitungan sendiri (self assessment) TKDN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mampu mempersiapkan dokumen pendukung yang relevan jika pada saat lelang/kontrakTKDN-nya diverifikasi oleh instansi terkait. Peserta juga akan dibekali pengetahuan tentang aplikasi penilaianTKDN dalam proses lelang maupun dalam realisasi kontrak serta perbedaan-perbedaan peraturan TKDNyang berlaku di Indonesia.

Metode Training :

Training dilaksanakan selama satu hari penuh dengan menggunakan metode interaktif-komunikatif. Materi training didesain sangat menarik dan terstruktur, sehingga peserta lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan. Dipandu oleh praktisi dan konseptorTKDN yang sudah sangat berpengalaman dalam melakukan verifikasi, training dan konsultansi TKDN, menjamin peserta training mendapatkan informasi yang akurat dan kredibel. Pada akhir training akan disampaikan beberapa case study yang disesuaikan dengan bisnis perusahaan Bapak/Ibu, sehingga akan memudahkan peserta untuk secara cepat mengaplikasikan perhitungan TKDN di dalam pekerjaan sehari-hari.

Topik Workshop:

  • Memahami kebijakan/peraturan TKDN di Indonesia
  • Memahami konsep dasar perhitungan TKDN sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  • Mempraktekkan penghitungan TKDN dengan mengisikan biaya ke dalam form TKDN.
  • Melatih pengisian Formulir TKDN Penawaran dalam lelang, yaitu Form SC-12A (untuk Lelang Barang), Form SC-12B (untuk Lelang Jasa) dan Form SC-12C (untuk Lelang Gabungan Barang dan Jasa).
  • Menghitung Harga Evaluasi Akhir suatu lelang berdasarkan nilai TKDN yang ditawarkan.
  • Menghitung sanksi finansial suatu kontrak yang disebabkan oleh nilai TKDN yang tidak terpenuhi
  • Memahami perbedaan peraturan TKDN dalam Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama SKKMigas No. PTK 007 Revisi I tahun 2009 dan No. PTK 007-Revisi II tahun 2011 dan PTK 007- Revisi III Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Perindustrian No. 15 dan 16/2011
  • Memahami Peraturan Terbaru PTK 007 Revisi 4 / 2014 , dengan adanya penambahan metode Gross Split

Sasaran Peserta :

Perusahaan Jasa (Services) dalam Industry Oil & Gas, dan perusahaan yang banyak berhubungan dengan Industry Oil & Gas. Mulai dari Direktur, Keuangan, bagian Pengadaan dan Marketing

Tempat dan Tanggal :

Hotel Haris, Tebet – Kuningan, Jakarta

Kamis, 19 September 2019 (RUNNING)

Fee Workshop :

  • Normal : Rp. 4.250.000,-/ net (Modul, Sertifikat, 2 kali Rehat Kopi, Makan Siang, Flash Disk)

PENDAFTARAN :

Pre-Registration (Pendaftaran Tidak Mengikat)
  1. (required / wajib diisi)
  2. (required / wajib diisi)
  3. Jenis Kelamin
  4. (valid email required / email yang valid dibutuhkan)
  5. (valid email required / email yang valid dibutuhkan)
  6. (required / wajib diisi)
  7. (required / wajib diisi)
  8. (required / wajib diisi)
  9. (required / wajib diisi)
 

Share

WORKSHOP POWER PURCHASE AGREEMENT (PPA)

[S175]

Jumat – Sabtu, 21 & 22 Oktober 2016

TEMPAT

Amaris Hotel – Tebet, Jakarta

INHOUSE Request? call us

INVESTASI

Rp 4.500.000* / peserta

*) Dapatkan potongan early bird sebesar Rp 500.000,- (pembayaran maksimal 2 minggu sebelum acara)
*) Special Benefit : Book 4 and get 5th for free, dan dapatkan 5% dari biaya pendaftaran untuk setiap peserta yang ikut atas rekomendasi anda.

FASILITATOR

Harry Alexander

Regulatory Adviser at Trade & Competitiveness Unit

PPP Unit at IFC – International Finance Corporation

DESKRIPSI

WORKSHOP POWER PURCHASE AGREEMENT (PPA)

Tenaga listrik mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Sejalan dengan pekembangan pembangunan nasional dewasa ini, kebutuhan tenaga listrik semakin meningkat. Hal tersebut menuntut ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu.

Dalam upaya untuk terus meningkatkan kapasitas suplai energi listrik di setiap wilayah di Indonesia, PT PLN semakin giat bekerja sama dengan sektor swasta melalui Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik atau yang lebih dikenal dengan Power Purchase Agreement (PPA). Namun diketahui bersama, bahwa proyek Independent Power Producers (IPP) melalui serangkaian proses yang panjang yakni Pre qualification -> Request for proposal ->Letter of Intent ->PPA Signing -> Financial Closure -> Comercial Operation Date (COD) -> End of Contract.

Berangkat dari paparan diatas, Kami menyelenggarakan Workshop Power Purchase Agreement (PPA). Workshop ini diselenggarakan dalam rangka memfasilitasi para pelaku usaha dibidang ketenagalistrikan untuk lebih memahami bisnis jual beli listrik melalui PPA.
Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta akan:

Peserta akan memahami peraturan perundang-undangan dibidang kelistrikan, Independent Power Producers (IPP) business Process Flow, Aspek Komersial dari Investasi di Bidang Usaha Listrik Swasta, Power Project Finance Transaction, Prosedur Pembelian tenaga listrik dan sewa menyewa jaringan dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepenetingan umum, Power Purchase Agreement (PPA), dan materi penting lainnya.
Target Peserta Kegiatan

Program ini dirancang khusus bagi:

Direksi Perusahaan Listrik Negara;
Direksi Perusahaan Listrik Swasta;
Legal Manager dan Legal Counsel
Finance Manager and Staff
Konsultan Hukum
Perbankan
Perusahaan Asuransi;

Dan berbagai pihak yang terkait dengan bisnis jual beli tenaga listrik.
Materi Pelatihan

Materi I

Pengantar Hukum Kelistrikan: Pembahasan Pasal-Pasal Penting dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan

Materi II

Independent Power Producers (IPP)

  1. General Terms in IPP Business
    b. Regulatory Frameworks Regarding IPP Procurement;
    c. Business Scheme of an IPP Project;
    d. IPP Business Process Flow:

– Pre-qualification;

– Request for proposal;

– Letter of Intent;

– PPA Signing;

– Financial Closure;

– Commercial Operation Date (COD);

– End of Contract.

Materi III

Aspek Komersial dari Investasi di Bidang Usaha Listrik Swasta

Materi IV

Power Project Finance Transaction

Materi V

Prosedur Pembelian tenaga listrik dan sewa menyewa jaringan dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepenetingan umum

Materi VI

Power Purchase Agreement (PPA) Sesi I

  1. Process flow to deal PPA Contract
    b. Risk Analysis of PPA Contract.
    c. Essential Clauses in PPA Contract.

Materi VII

Power Purchase Agreement (PPA) Sesi II

  1. Term of the Agreement: Coal (25 years), Hydro (30 years), Geothermal (30 years), Gas (20 years);
    b. Project Scheme: BOD or BOT
    c. Pricing and tariff design (Tariff and Payment);
    d. Force Majeure: Natural and Political
    e. Government Guarantee (if applicable);
    f. Termination;
    g. Other Rights and Obligations of the Parties;
    h. Sponsor’s Agreement

Materi VIII

Contract Drafting: Power Purchase Agreement (PPA)

INFORMASI PENDAFTARAN
ISIKAN FORM BERIKUT :

Pre-Registration (Pendaftaran Tidak Mengikat)
  1. (required / wajib diisi)
  2. (required / wajib diisi)
  3. Jenis Kelamin
  4. (valid email required / email yang valid dibutuhkan)
  5. (valid email required / email yang valid dibutuhkan)
  6. (required / wajib diisi)
  7. (required / wajib diisi)
  8. (required / wajib diisi)
  9. (required / wajib diisi)
 

atau

Ketik SMS dengan format :
DAFTAR<spasi>
JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#JMLHPESERTA#EMAIL#TELP.KANTOR
-kirim ke 085286451074

Contoh :
DAFTAR TRAINING FINON#2Mei2011#ARIEF#Company#3#nama@email.com#02174709591

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post

Share

TAX AMNESTY – PENGAMPUNAN PAJAK

[S175]

Kamis, 6 Oktober 2016

TEMPAT

Fave Hotel, Melawai – Jakarta

INHOUSE Request? call us

INVESTASI

Rp.1.500.000,- / peserta

Early Bird: Rp. 1.200.000/peserta (daftar & bayar sebelum 26 September 2016)
Fasilitas: (Inc materi workshop (Soft copy & hardcopy), Sertifikat, Coffee break dan makan siang

FASILITATOR

– Tri Purwanto, S.E. ( Konsultan, Trainer dan Praktisi Perpajakan)
– Pengajar Pajak di lingkungan Kementerian Keuangan dan Politeknik Keuangan Negara (STAN)

DESKRIPSI

TAX AMNESTY – PENGAMPUNAN PAJAK
(Tatacara dan Tuntunan Pelaporan Tax Amnesty)

Latarbelakang

Sejak ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tanggal 1 Juli 2016,

Pengampunan pajak atau tax amnesty adalah salah satu topik yang paling hangat saat ini. Tujuan diberlakukannya adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak selain menertibkan harta dari para pewajib pajak baik yang terdapat di dalam maupun di luar negeri. Salah satu kelebihan dari pengampunan ini, Wajib Pajak tidak akan ditanya asal muasa ldiperolehnya harta tersebut, wajib pajak hanya diharuskan membayar tebusan pajak 3% dari nilai pasar harta yang ditebus sampai dengan 30 Oktober 2016. Nilai presentase akan terus meningkat sampai dengan batas waktu yang diberikan. Apabila masa pengampunan ini sudah lewat dan wajib pajak tidak mengikuti, maka biaya tebusan akan jauh lebih besar. Pertanyaannya, apakah kita merupakan pihak yang tepat untuk mengikuti tax amnesty? Atau sebenarnya yang diperlukan adalah revisi Surat PemberitahuanTahunan (SPT) WajibPajak?

Metode workshop

Workshop ini menggunakan metoda interaktif oleh pembicara yang memiliki pengalaman di bidang perpajakan dengan menghadiri perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak dengan mengkontekskan pada isu praktek yang sering ditemui di lapangan baik utk Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Perorangan.

Setelah mengikuti workshop ini, Bapak/Ibu akan dapat menjawab:

Apa itu tax amnesty dan mengapa diberlakukan di Indonesia?

Siapa dan Harta apa yang bias memanfaatkan tax amnesty?

Apakah saya/perusahaan saya harus ikut untuk memaksimalkan tax amnesty?

Kemana mengajukan tax amnesty?

Sanksiapakah yang bias timbul terkait implementasi UU tax amnesty?

Setelah mengikuti tax amnesty, selanjutnya bagaimana terhadap pencatatan asset wajib pajak?

Materi workshop

– Latar belakang diberlakukannya tax amnesty;

– Wajib pajak yang tepat untuk memanfaatkan tax amnesty;

– Syarat, tatacara dan prosedur memanfaatkan tax amnesty.

– Dokumen yang harus disiapkan dalam proses pengajuan tax amnesty

– Sanksi-Sanksi yang bias timbul terkait implementasi UU tax amnesty.

– Pengkinian daftar pajak setelah mengikuti tax amnesty.

Peserta

  • DirekturKeuangan Perusahaan
  • Owner Perusahaan
  • Manajerakuntansi&perpajakan
  • ManajerPajak
  • PelaksanaPajak
  • Perorangan

INFORMASI PENDAFTARAN
ISIKAN FORM BERIKUT :

Pre-Registration (Pendaftaran Tidak Mengikat)
  1. (required / wajib diisi)
  2. (required / wajib diisi)
  3. Jenis Kelamin
  4. (valid email required / email yang valid dibutuhkan)
  5. (valid email required / email yang valid dibutuhkan)
  6. (required / wajib diisi)
  7. (required / wajib diisi)
  8. (required / wajib diisi)
  9. (required / wajib diisi)
 

atau

Ketik SMS dengan format :
DAFTAR<spasi>
JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#JMLHPESERTA#EMAIL#TELP.KANTOR
-kirim ke 085286451074

Contoh :
DAFTAR TRAINING FINON#2Mei2011#ARIEF#Company#3#nama@email.com#02174709591

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post

Share

EXPORT IMPORT PROCEDURES

[S175-INDOTC]

28 – 29 September 2016

TEMPAT

Hotel Haris , Jl. Dr Sahardjo No 191, Tebet – Jakarta

INVESTASI

Rp. 4.250.000,-
(peserta akan mendapatkant: Sertifikat, Training Kit, Makan Siang dan Coffee Break, USB Flash Disk )

FASILITATOR

Norlent Pasaribu, SE, SH, M.Si, M.Kn adalah seorang Praktisi lebih dari 25 Tahun bekerja di Perusahaan Asing, Ia memulai karirnya sebagai Akuntan di Kantor Akuntan Publik, kemudian meniti berkarir di Dept. HRD, Logistics, Procurement, Sales & Marketing, HSE, dan Operations, menduduki jabatan mulai dari Supervisor, Manager, Senior Manager, General Manager hingga Sr, Vice President & Chief Operating Officer (COO) di berbagai perusahaan asing seperti PT. Freeport Mc.Moran, PHILIPS, TNT, Kaltim Prima Coal (KPC), Baturona, ESSAR, dan PT. Cigading International Bulk Terminal (CIBT), beliau juga sebagai Trainer, Instructor, dan Konsultan independen pada berbagai training center, organisasi bisnis dan lembaga pelatihan.
Norlent juga seorang Dosen terbang, Penulis buku Personal Development (Pengembangan Kepribadian ), Seorang Motivator untuk Pelajar/Mahasiswa, Karyawan di Perusahaan dan di Organisasi Sosial, Selain itu beliau juga aktif sebagai Pembicara dan Moderator diberbagai Organisasi penyelenggara Business Conference, Seminar seperti UNI Strategy, MarcusEvan, IBC Asia, Petromindo, dll, di berbagai Negara seperti, Hongkong, Singapore, Malaysia, India, Philippines, Thailand, dan Indonesia.
Norlent juga sebagai seorang konsultan Bisnis & Hukum di salah satu Law Firm di Jakarta, yang telah memberikan advis dibeberapa institusi, Organisasi, Perusahan dalam pembuatan sebuah Perjanjian, Contract Agreement(CA) dan terlibat sebagai Mediator, Negosiator dalam penyelesaian berbagai masalah.
Norlent mendapatkan AWARD “The Inspiring Leadership Award, as The Best An Inspiring Entrepreneur of the Year 2012 “ dari Menteri Perindustrian RI, – Mr. Mohamad S. Hidayat.,M.Si

DESKRIPSI

EXPORT IMPORT PROCEDURES

Bagi perusahaan jenis apapun, baik yang bergerak dalam manufaktur maupun jasa tentulah menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan lebih penting dari pada sekedar laba yang besar. Sekalipun untuk dapat terus bertahan ( Going Concern ),
Perusahaan memerlukan keuntungan yang cukup. Selanjutnya untuk mendapatkan keuntungan tersebut, produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan serta kepuasan konsumen ( harga, kualitas, pelayanan, dsb). Salah satu ujung dari masalah ini adalah pengetahuan dan penanganan di bidang Export Import yang harus tepat dalam arti yang luas, agar yang dihasilkan baik berupa barang atau jasa, dapat mendukung kelangsungan hidup perusahaan.
Di satu sisi kehidupan perusahaan berjalan yang dengan baik,perusahaan perlu menjaganya dengan baik, mengingat menjaga lebih sulit dari pada saat mendirikannya. Dengan demikian pengetahuan di bidang Export Import juga salah satu pendukung kelangsungan operasional perusahaan perlu dipelajari dengan seksama dengan cara yang benar sehingga sebuah perusahaan memiliki divisi Export Import yang solid dan dapat dipercaya sebagai salah satu devisi pendukung kelangsungan hidup perusahaan
Tujuan Workshop
1. Diharapkan peserta mampu menjelaskan secara komprehensip konsep dan teori Export Import guna pengambilan keputusan sehingga pada gilirannya peserta mampu mengevaluasi praktek Export Import dan menerapkannya di Lapangan
2. Peserta mampu dan memahami ruang lingkup dan Prosedur Export Import.
3. Peserta dapat menerapkan system & Procedure Export Import yang tepat.
4. Menghitung dan menganalisa tingkat Kepuasan Pelanggan internal maupun External.
Selama 2 hari Pelatihan ini akan menupas secara tuntas Export Import, Peserta di harapkan mampu memahami dan menerapkannya di dalam perusahaan
PESERTA :
Para Supervisor & Manager di bidang Export Import, Procurement, Logistics, dan Keuangan.
DAY1 (ONE)
( Session 1) 8.00 -10.00 a.m
1. Pengertian Export
2. Persyaratan Umum Export
3. Pengelompokan Barang Export
4. Sistim & Prosedure Export
5. Dokument Export & Pendukung
COFFEE BREAK 10.00 – 10.30 a.m
( Session 2 ) 10.30.00 – 12.00 a.m
1. Yang perlu di perhatikan sebelum membuat kontrak
2. Tahapan Kosespondensi/Sales Contract dan penbukaan L/C
3. Prosedure Export berdasarkan L/C
4. Isi Pokok L/C
5. Jenis Jenis L/C
LUNCH TIME 13.00 – 13.00 p.m
( Session 3 ) 13.00 – 14.30 p.m
1. Procedure Export tanpa L/C
2. Cara Pembayaran Transaksi Export
3. Ketentuan Export
4. Pembayaran Pungutan Export
COFFEE BREAK 14.30 – 15.00 p.m
Session 4, 15.00-17.00 p.m
1. Prosedure Import
2. Import Sementara
3. Pemeriksaan Dokumen Import melalui Jalur Hijau, Merah
4. Pemeriksaan Fisik Barang
DAY 2 (Two)
(Session 5) 8.00 – 10.00 a.m
1. Persyaratan untuk Memperolah API
2. INCOTERM
3. Syarat 2 Pengurusan PIB memalui PPJK
4. Pemeriksaan Pabean
5. Klarifikasi HS & Nilai Pabean
COFFEE BREAK 10.00 – 10.30 a.m
Session 6
1. Jenis Jenis Importir
2. Barang tidak dikuasai, Barang Dikuasai Negara, dan barang jadi milik Negara
3. Prinsip Dasar yg dianut dalam Undang Undang Kepabeanan
4. Tugas Pokok Direktorat Jendral Bea Cukai

LUNCH TIME 12.00 – 13.00 p.m
CASE STUDY ( Session 7) 13.30 – 15.00 p.m
COFFEE BREAK 15.00 – 15.30 p.m
SHARING & DISCUSSION 15.30 – 16.30

INFORMASI PENDAFTARAN
ISIKAN FORM BERIKUT :

Pre-Registration (Pendaftaran Tidak Mengikat)
  1. (required / wajib diisi)
  2. (required / wajib diisi)
  3. Jenis Kelamin
  4. (valid email required / email yang valid dibutuhkan)
  5. (valid email required / email yang valid dibutuhkan)
  6. (required / wajib diisi)
  7. (required / wajib diisi)
  8. (required / wajib diisi)
  9. (required / wajib diisi)
 

atau

Ketik SMS dengan format :
DAFTAR<spasi>
JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#JMLHPESERTA#EMAIL#TELP.KANTOR
-kirim ke 085286451074

Contoh :
DAFTAR TRAINING FINON#2Mei2011#ARIEF#Company#3#nama@email.com#02174709591

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post

Share

MENYAMBUT UNDANG – UNDANG TAX AMNESTY

[S175-INDOTC]

Jakarta, Kamis 4 Agustus 2016 RUNNING

TEMPAT

The Grand Sahid Jaya Hotel – Jakarta

INVESTASI

Rp.3.000.000,- / peserta

FASILITATOR

Keynote Speaker :
Kementrian Keuangan RI

Speaker :
– Direktorat Jenderal Pajak
– Senior Researcher Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)
– Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
– KADIN
– RSM Indonesia
– Assegaf Hamzah & Partner

DESKRIPSI

MENYAMBUT UNDANG – UNDANG TAX AMNESTY

PENDAHULUAN

Akhirnya RUU Tax Amnesty yang di ajukan oleh pemerintah di setujui DPR untuk di undangkan. Dengan di Undangkannya Tax Amnesty ini tentu banyak pemahaman teknis yang harus di sampaikan ke masyarakat bisnis yang sudah lama menanti UU Tax Amnesty ini. Mereka ingin segera mempersiapkan dokumen apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan fasilitas Tax Amnesty

Tax Amnesty salah satu Kebijakan Ekonomi yang berdimensi luas, selain menambah penerimaan Negara, aturan ini mendorong perekonomian dan terwujudnya postur APBN yang lebih baik dan sustainable . Repatriasi asset menjadi pembuka jalan masuknya modal ke dalam negeri

Kebijakan tax amnesty seyogianya dapat dilihat dengan perspektif yang luas. Pengampunan pajak bukan semata persoalan penerimaan negara, tetapi juga potensi untuk mendorong roda ekonomi. Di tengah kondisi global yang masih lesu, setiap tambahan penerimaan merupakan sumber penggerak perekonomian yang ditunggu

Tax Amnesty dapat dimaknai sebagai ajakan pemerintah kepada setiap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk membangkitkan semangat nasionalisme untuk menarik aset WNI yang diparkir di luar negeri

Indonesia termasuk negara yang menyetujui perjanjian Sistem Pertukaran Informasi Otomatis atau Automatic Exchange System of Information (AEoI)

Oleh karena itu, sebenarnya tak ada alasan untuk menunda pembahasan dan pengesahan UU Tax Amnesty. Apalagi bila hal itu didasarkan pada alasan yang kuat dan dilakukan dengan tetap memegang teguh kaidah-kaidah yang berlaku

Meski banyak yang meragukan akan efektifitas UU Tax Amnesty ini sebagai bagian dalam strategi peningkatan pajak di Indonesia, namun kenyataannya DPR telah menyetujui dan masyarakat berhak mendapatkan pelayanan atas apa yang tercantum dalam Undang – Undang Tax Amnesty

Dalam rangka memberikan masukan kepada para pelaksana pajak di perusahaan dan para pengusaha di Indonesia tentang bagaimana tata cara untuk mendapatkan pengampunan pajak , maka kami ABSEL menyelenggarakan Seminar Nasional tentang MENYAMBUT UNDANG – UNDANG TAX AMNESTY.

TUJUAN DIKELUARKAN NYA UU TAX AMNESTY

Membangkitkan semangat nasionalisme
terwujudnya postur APBN yang lebih sustainable.
Menarik aset WNI yang diparkir di luar negeri
mendukung stabilitas makroekonomi
mendukung stabilitas makroekonomi
menambah cadangan devisa

TUJUAN SEMINAR

Memberikan penjelasan kepada praktisi pajak tentang apek Filosofi , Yuridis atas terbitnya UU Tax Amnesty
Memberikan penjelasan awal tentang tata cara dan prosedur pemberian pengampunan pajak
Mendapakan pemahaman tentang tarif dan cara menghitung uang tebusan
Memahami sanksi – sanksi yang bisa timbul terkait implementasi UU tax amnesty

PESERTA SEMINAR

Direktur Keuangan Perusahaan
Owner Perusahaan
Manajer akuntansi & perpajakan
Manajer Pajak
Pelaksana Pajak
Owner Perusahaan

Waktu Materi & Pembicara Seminar
8.30 – 9.00 Registrasi & Welcome drink
9.00 – 9.15 KEYNOTE SPEAKER

KEMENTRIAN KEUANGAN RI

9.15–10.15 SESI  I
ASPEK FILOSOFIS & YURIDIS TAX AMNESTY DI INDONESIA

  • Mengapa perlu Tax Amnesty? Tujuan dan efektiftasnya
  • Subyek dan obyek Tax amnesty
  • Aspek Yuridis Tax Amnesty

Pembicara : Direktorat Jenderal Pajak

10.15–11.15 SESI  I

TATA CARA & PROSEDUR PEMBERIAN PENGAMPUNAN PAJAK

  • Prosedur mendapatkan fasilitas Pengampunan pajak
  • Bagaimana langkah – langkahnya ?
  • Apasaja yang perlu di persiapkan untuk mendapatkan Tax Amnesty

Pembicara : Senior Researcher Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)

 

11.15–12.15

SESI  I
KEBIJAKAN MEMANFAATKAN DANA TAX AMNESTY

  • Langkah-langkah Kebijakan yang diambil dalam Memanfaatkan Dana Tax Amnesty
  • Upaya Mendorong Sentimen POSITIF di Pasar Modal

Pembicara : Otoritas Jasa Keungan / OJK

 

12.15-13.15 LUNCH
13.15–14.15 SESI  II
TARIF & CARA MENGHITUNG UANG TEBUSAN

  • Kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh wajib pajak terkait dengan p
  • rogram Tax Amnesty
  • Apa itu uang tebusan dan bagaimana menghitung uang tebusan?
  • Biaya – biaya dan tarif yang muncul dari proses tebusan

Pembicara : RSM Indonesia

14.15-15.15 SESI  II
SANKSI DALAM IMPLEMENTASI TAX AMNESTY

  • Sanksi jika tidak memenuhi UU Tax amnesty
  • Sanksi apa saja yang muncul jika terdapat kesalahan tafsir UU Tax amnesty
  • Bagaimana melakukan negosiasi atas hambatan hambatan dalam pemenuhan sanksi sanksi tersebut?

Pembicara : Assegaf Hamzah & Partner

15.15-15.45 Coffee Break
15.45–16.45 SESI  II
RESPOND PENGUSAHA ATAS DIKELUARKANNYA RUUTAX AMNESTY

  • Dampak Positif dan Negatif terhadap RUU TAX AMNESTY
  • Sanksi apa saja yang muncul jika terdapat kesalahan tafsir UU Tax amnesty

Pembicara : KADIN

INFORMASI PENDAFTARAN
ISIKAN FORM BERIKUT :

Pre-Registration (Pendaftaran Tidak Mengikat)
  1. (required / wajib diisi)
  2. (required / wajib diisi)
  3. Jenis Kelamin
  4. (valid email required / email yang valid dibutuhkan)
  5. (valid email required / email yang valid dibutuhkan)
  6. (required / wajib diisi)
  7. (required / wajib diisi)
  8. (required / wajib diisi)
  9. (required / wajib diisi)
 

atau

Ketik SMS dengan format :
DAFTAR<spasi>
JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#JMLHPESERTA#EMAIL#TELP.KANTOR
-kirim ke 085286451074

Contoh :
DAFTAR TRAINING FINON#2Mei2011#ARIEF#Company#3#nama@email.com#02174709591

INFORMASI TRAINING 2016 |
INFORMASI SEMINAR 2016 |
JADWAL TRAINING TAHUN 2016 |
INHOUSE TRAINING 2016 |
TRAINING INDONESIA 2016 |
TRAINING CENTER 2016

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post

Share

PENEGAKAN HUKUM BIDANG KEHUTANAN DAN PERTANAHAN TERKAIT REGULASI BAGI INDUSTRI PERTAMBANGAN, PERKEBUNAN, MIGAS DAN INDUSTRI LAINNYA

PENEGAKAN HUKUM BIDANG KEHUTANAN DAN PERTANAHAN TERKAIT REGULASI BAGI INDUSTRI PERTAMBANGAN, PERKEBUNAN, MIGAS DAN INSUSTRI LAINNYA

[S175]

Kamis & Jumat, 26 & 27 November 2015

TEMPAT

Hotel IBIS ARCADIA – Jakarta

INVESTASI

Rp. 4.000.000,- (person)

Fasilities: (Inc materi workshop (Soft copy & hard copy),Sertifikat, 4 kali Coffe break dan 2 makan siang)

FASILITATOR

Supardy Marbun S.H.,M.Hum
Plt Direktur Sengketa dan Konflik kementrian Agraria dan Tataruang wilayah II

Abimanyu Pramudya Sakti
Kasubag Pertimbangan &Advokasi HukumDitjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

DESKRIPSI

Materi Workshop Kehutanan ( Kamis, 26 November 2015 )

Konflik antara masyarakat adat vs Kemenhut vs pemegang izin. Ini terjadi akibat ditunjuk dan/atau ditetapkannya sebuah wilayah adat / tanah ulayat sebagai kawasan hutan negara,
Perizinan sektor kehutanan harus diikuti transparansi dan integritas pengelola hutan dan kapasitas penegakan hukum
Ketidakpastian areal kawasan hutan merupakan salah satu yang menghambat efektifitas tata kelola hutan di Indonesia
Munculnya konflik tenurial (lahan) dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan kawasan hutan
Konflik ketidakpastian tata batas hutan ini tidak hanya menimpa masyarakat adat ataupun masyarakat lokal yang berdiam dan memanfaatkan lahan dan sumber daya di dalam kawasan hutan
proses pengukuhan kawasan hutan, dimana seluruh proses yang harus dilakukan adalah penunjukan, penetapan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan

Materi Workshop Pertanahan ( Jumat, 27 November 2015 )

Konflik antara masyarakat vs Kemenhut vs BPN. Misalnya konflik penerbitan bukti hak atas tanah pada wilayah yang diklasifikasikan sebagai kawasan hutan
Konflik antara masyarakat transmigran vs masyarakat (adat/lokal) vs Kemenhut vs pemerintah daerah vs BPN vs Pemegang izin. Misalnya konflik karena program transmigrasi yang dilakukan di kawasan hutan. karena adanya gelombang petani pendatang yang memasuki kawasan hutan dan melakukan aktivitas pertanian di dalam kawasan tersebut.
Konflik antara calo tanah vs elit politik vs masyarakat petani vs Kemenhut vs BPN. Misalnya konflik karena adanya makelar/calo tanah yang umumnya didukung oleh ormas/parpol yang memperjualbelikan tanah kawasan hutan dan membantu penerbitan sertifikat pada tanah tersebut.
Konflik antara masyarakat lokal (adat) vs pemegang izin. Meskipun ini terjadi akibat Kemenhut melakukan klaim secara sepihak atas kawasan hutan dan memberikan hak memanfaatkannya kepada pemegang izin, seringkali tipologi ini juga dipicu karena pembatasan akses masyarakat terhadap hutan oleh pemegang izin.
Konflik antar pemegang izin kehutanan dan izin-izin lain seperti pertambangan dan perkebunan

INFORMASI PENDAFTARAN
ISIKAN FORM BERIKUT :

atau

Ketik SMS dengan format :
DAFTAR<spasi>
JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#JMLHPESERTA#EMAIL#TELP.KANTOR
-kirim ke 085286451074

Contoh :
DAFTAR TRAINING FINON#2Mei2011#ARIEF#Company#3#nama@email.com#02174709591

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post

Share

LEGAL DRAFTING For Corporate Lawyer & In-House Lawyer

[S175]

WAKTU

KAMIS, 19 NOPEMBER 2015

TEMPAT

HOTEL HARRIS – TEBET, JAKARTA

INVESTASI

Normal: Rp. 3.750.000,-/peserta
Early Bird : Rp. 3.250.000,- (sd tanggal 10 Nopember 2015)
Fasilitas:
Sertifikat, Materi Workshop hard & soft copy, 2 kali coffee break dan 1 kali makan siang)

FASILITATOR

ISWAHJUDI A KARIM
(FOUNDER & PARTNER DARI KANTOR HUKUM KARIMSYAH & PARTNERS)

DESKRIPSI

LEGAL DRAFTING For Corporate Lawyer & In-House Lawyer

Pemahaman terhadap klausula-klausula penting yang harus diatur dalam suatu kontrak bisnis, hal-hal yang dapat dikesampingkan dalam suatu kontrak (waiver), klausula penting dalam mediasi/negosiasi dan klausula-klausula penting lainnya dalam perjanjian perdamaian sudah sepatutnya dimiliki oleh seorang Corporate Lawyer atau In-House Lawyer.
Untuk meningkatkan pemahaman tersebut diperlukan pelatihan legal drafting, sehingga Corporate Lawyer atau In-House Lawyer dan staf terkait dapat bekerja secara optimal dan memahami klausula-klausula penting yang harus diatur dalam suatu kontrak bisnis sehingga kontrak yang dibuat dapat melindungi kepentingan hukum dan bisnis Perusahaan tempatnya bekerja.
TUJUAN PELAKSANAAN
Pelatihan ini bertujuan agar Corporate Lawyer dan In-House Lawyer memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai perancangan kontrak bisnis, hal-hal yang dapat dikesampingkan (waiver) dalam suatu kontrak bisnis, klausula negosiasi, mediasi dan klausula-klausula penting lainnya dalam suatu perjanjian perdamaian.
Klausula penting dalam perjanjian perdamaian merupakan salah satu topik yang menarik untuk dibahas, mengingat sebagian besar sengketa seyogyanya dapat diselesaikan secara damai.

MATERI PELATIHAN
1. Memahami kontrak-kontrak bisnis
Sesi ini dimulai dengan menguraikan terminologi yang lazim dipergunakan dalam kontrak bisnis. Dalam sesi ini juga akan dijelaskan klausula-klausula penting yang umumnya diatur dalam suatu kontrak bisnis antara lain klausula mengenai representation and warranties (sehingga para pihak mengetahui dengan jelas kemampuan mitranya untuk melaksanakan kontrak), affirmative covenants (dimana para pihak dapat meminta pihak lainnya untuk melaksanakan hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga agar kontrak terlaksana dengan baik), negative covenants (mengatur hal-hal yang dilarang dilakukan selama kontrak berlangsung), conditions precedent (hal-hal yang harus dipenuhi sebelum kontrak berlaku efektif). Selanjutnya peserta juga akan dijelaskan jenis-jenis wanprestasi/cidera janji dalam suatu kontrak bisnis serta konsekuensi atas wanprestasi tersebut sehingga peserta memiliki pemahaman yang luas terhadap keadaan yang dapat menyebabkan wanprestasi.
Diakhir sesi ini akan dijelaskan klausula-klausula penting lainnya yang diatur dalam kontrak bisnis antara lain waiver, amendment, governing law, jurisdiction, sett off, severability.
2.Waiver (pengenyampingan pasal undang-undang yang bersifat fakultatif)
Dalam suatu kontrak bisnis, tidak jarang para pihak sepakat untuk mengesampingkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Pengenyampingan pasal-pasal dalam KUHPer dapat saja dilakukan sepanjang pasal-pasal yang dikesampingkan tersebut bersifat fakultatif (dapat dikesampingkan atas persetujuan para pihak) dalam buku III KUHPer, kecuali asas-asas perikatan (syarat-syarat terjadinya perikatan yang sah, akibat persetujuan,penafsiran persetujuan).
Macam-macam kontrak yang mengandung waiver antara lain kontrak penjaminan (garansi/borgtocht), kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan pasal-pasal KUHPer yang biasanya diwaiver akan dijelaskan kepada peserta sehingga peserta dalam membuat suatu kontrak bisnis tidak perlu ragu untuk mencantumkan waiver sekiranya waiver tersebut justru bermanfaat untuk melindungi kepentingan hukum para pihak.

AGENDA WORKSHOP

Sesi Waktu Materi
09.30 – 10.00 Registrasi Peserta & morning Coffee
I 10.00 – 12.00 Memahami Kontrak-Kontrak Bisnis
12.00 – 13.00 Ishoma
II 13.00 – 15.00 Lanjutan Memahami Kontrak-Kontrak Bisnis
15.00 15.30 Coffee Break
111 15.30 – 16.30 Waiver (Pengenyampingan pasal undang-undang yang bersifat fakultatif)

 

INFORMASI PENDAFTARAN
ISIKAN FORM BERIKUT :

atau

Ketik SMS dengan format :
DAFTAR<spasi>
JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#JMLHPESERTA#EMAIL#TELP.KANTOR
-kirim ke 085286451074

Contoh :
DAFTAR TRAINING FINON#2Mei2011#ARIEF#Company#3#nama@email.com#02174709591

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post

Share

Aspek-Aspek Hukum “Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara” (Sukuk)

Aspek-Aspek Hukum “Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara” (Sukuk)

[S175]

Selasa, 1 Desember 2015

VENUE

Hotel Harris – Jakarta

INVESTMENT

Rp. 3.750.000,-/peserta • (sertifikat, materi workshop, 2 kali coffee Break dan makan siang)

FACILITATOR

Iswahjudi A Karim
(Founder dan Partners dari Kantor Hukum Karimsyah & Partner)

DESCRIPTION

Outline
LATAR BELAKANG
Pengembangan berbagai alternatif instrumen pembiayaan anggaran negara, khususnya instrumen pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah guna memobilisasi dana publik secara luas telah meningkat. Instrumen keuangan tersebut tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan kepastian hukum, transparan, dan akuntabel.
Sejalan dengan semakin luasnya penggunaan prinsip syariah di pasar keuangan domestik dan luar negeri, yang ditandai dengan semakin banyaknya negara yang menerbitkan instrumen pembiayaan berbasis syariah, Indonesia perlu memanfaatkan momentum tersebut melalui penerbitan instrumen pembiayaan berbasis syariah baik di pasar domestik maupun di pasar internasional sebagai alternatif sumber pembiayaan.
Sejak diberlakukannya UU No. 19/2008, Negara RI telah beberapa kali menerbitkan Sukuk baik untuk pasar domestik maupun internasional.

Berdasarkan data penerbitan Sukuk yang kami peroleh sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015, Indonesia telah menerbitkan Sukuk sebanyak 26 kali. Adapun nilai penerbitan sukuk seluruhnya sebesar Rp.369 Trilyun Rupiah dengan nilai outstanding per 6 Oktober 2015 sebesar Rp.286 Trilyun Rupiah. Dari data tersebut terlihat jelas bahwa pembiayaan melalui penerbitan Sukuk telah meningkat pesat dan semakin disukai oleh investor domestik maupun luar negeri.
Namun demikian, sampai saat ini sangat sedikit profesional termasuk para praktisi hukum mengetahui aspek-aspek hukum dalam penerbitan Sukuk.

TUJUAN PELATIHAN
Pelatihan ini bertujuan agar para peserta memahami aspek-aspek penerbitan Sukuk baik di pasar domestik maupun internasional yang meliputi pemahaman mengenai Sukuk, perbedaan prinsip Sukuk yang menggunakan konsep Imbalan bukan bunga, adanya penyerahan hak manfaat atas aset tertentu yang disecuritisasi, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sukuk, mekanisme penerbitan Sukuk termasuk penerbitan Sukuk Internasional melalui International Islamic Liquidity Management (IILM).
Peserta juga akan diberi pemahaman terhadap contoh klausula-klausula penting yang terdapat dalam penerbitan Sukuk, dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan Sukuk dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
Dengan mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta memiliki wawasan yang luas terhadap instrumen pembiayaan syariah, khususnya dalam hal penerbitan Sukuk beserta aspek hukumnya.

MATERI WORKSHOP

Sesi 1: Surat Berharga Syariah Negara (“SBSN”/”Sukuk Negara”) Suatu Pengantar.
1. jenis-jenis akad dalam SBSN,
2. tujuan pembiayaan,
3. SBSN yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan dalam pasar sekunder,
4. pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan Sukuk.
5. kelebihan berinvestasi di Sukuk dibandingkan dengan investasi konvensional

Sesi II : Karakteristik Surat Berharga Syariah Negara (“SBSN”) Sukuk Negara Ritel.
1. tata cara pembelian Sukuk,
2. prosedur pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel,
3. penjatahan dan distribusi,
4. mekanisme pembayaran ujroh,
5. biaya dan perpajakan terkait dengan pembelian Sukuk.
6. Keuntungan dan resiko berinvestasi di Sukuk Ritel
7. Perjanjian Jual Beli (Sale & Purchase / Al Bai’),
8. Perjanjian Sewa Menyewa (Lease/Ijaroh),
9. Perjanjian Pengelolaan Aset SBSN (Servicing Agency Agreement),
10. Pernyataan Untuk Menjual (Sale Undertaking),
11. Pernyataan untuk Membeli (Purchase Undertaking).

Sesi III: Dokumen-Dokumen Penerbitan SBSN International dan Klausulanya.
1. dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka penerbitan Sukuk Internasional, yang meliputi Declaration of Trust, Purchase Agreement, Lease Agreement, Servicing Agreement, Purchase Undertaking, Substitution Undertaking, Cost Undertaking.
2. Peserta akan diberikan contoh ”klausula-klausula penting” yaitu klausula-klausula yang tidak standar, yang tidak ditemukan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Konvensional, yang terdapat dalam penerbitan Sukuk Internasional.
3. mekanisme penerbitan Sukuk Internasional dimana terdapat Perusahaan “Corporate Trustee Services Limited” (atau disebut “Delegate”) sebagai kuasa dari Perusahaan Penerbit SBSN.
4. Sesi ini juga akan membahas mekanisme penerbitan Sukuk Internasional dimana RI dapat menerbitkan Sukuk Internasional tanpa mendirikan Perusahaan Penerbitan SBSN, namun tetap dipercaya oleh pemegang sukuk internasional sehingga tidak dibutuhkan Delegate sebagai institusi yang menjalankan kewenangan Perusahaan Penerbit SBSN. Caranya yaitu via International Islamic Liquidity Management (IILM). Agar lebih memudahkan peserta untuk memahaminya, penjelasan tersebut juga disampaikan dalam skema penerbitan Sukuk Internasional via IILM

REGISTRATION :

ISIKAN FORM BERIKUT :

atau

Ketik SMS dengan format :
DAFTAR<spasi>
JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#JMLHPESERTA#EMAIL#TELP.KANTOR
-kirim ke 085286451074

Contoh :
DAFTAR TRAINING FINON#2Mei2011#ARIEF#Company#3#nama@email.com#02174709591

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post

Cara cepat dan mudah Registrasi online di Informasi seminar 21. Mencari jadwal seminar dan training atau request in-house training online.
INFOSEMINAR21 | INFOTRAINING21

Share

A – Z PENGADAAN BARANG/JASA DALAM INDUSTRI HULU MINYAK & GAS DI INDONESIA (PTK SCM 007 Rev 3/2015)

[S175]

WAKTU

Rabu – Kamis | 28 & 29 Oktober 2015

TEMPAT

Hotel Akmani – Jakarta

INVESTASI

Rp. 8.500.000,-/peserta (Buku PTK Rev 3/2015 versi Indo, materi workshop, sertifikat, coffe break, makan siang)
Early Bird : 8.000.000/peserta (pembayaran s/d tanggal 6 Oktober 2015, gratis Buku PTK Rev 3 versi Bhs Inggris)

FASILITATOR

PANDJI A. ARIAZ
(SCM Expert & Staff Ahli Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis – SKK Migas)

DESKRIPSI

A – Z PENGADAAN BARANG/JASA DALAM INDUSTRI HULU MINYAK & GAS DI INDONESIA
(PTK SCM 007 Rev 3/2015)

TUJUAN

  • Memahami prosedur dan mekanisme pada pelaksanaan pengadaan barang / jasa di industri Hulu minyak dan gas
  • Memahami filosofi dan tujuan konten lokal, Prinsip dasar TKDN, Dasar perhitungan TKDN, Pemegang saham dll
  • Memahami berbagai ketentuan terkait lokal konten dalam hal persentase , prosedur , batas waktu , sertifikasi , sangsi , dll

TOPIC WORKSHOP

  • Peran Strategis dari SKK Migas sebagai pelaksana di Industri Hulu Minyak dan Gas dalam menerapkan dan mengoptimalkan kebijakan Lokal Konten (TKDN)
  • Strategi dalam pengadaan Barang dan Jasa
  • Prosedur pengadaan barang jasa / berdasarkan PTK 007 rev.3/2015
  • Ketetapan TKDN dalam PTK 007 Rev 3
  • Dasar utama dalam menghitung lokal konten (TKDN)  dalam Industri Minyak dan Gas
  • Pengawasan pada pelaksanaan lokal konten (TKDN) dalam Industri Minyak dan Gas
  • Pengawasan dan sanksi di pengadaan barang / jasa , termasuk ketentuan tentang konten lokal
  • Konten LokasL dan Industri Nasional ; Konsep dan Peraturan

SASARAN PESERTA

  • Para manajer dan staf dalam manajemen pengadaan Barang dan jasa
  •  Manager dan staff Logistik
  • Manager dan Staff Manajemen Asset
  • Konsultan hukum / Staff bagian Hukum
  • Pimpinan, bagian pengembangan bisnis, dan Divisi Tender dalam industri penunjang Minyak dan Gas
  • Para pemimpin , bagian pengembangan usaha dari lembaga keuangan / perbankan
  • Praktisi dalam industri dan para pengambil keputusan / kebijakan
  • Siapa saja yang  tertarik dan ingin memahami kasus di pengadaan barang / jasa dalam Industri Hulu Minyak dan Gas

—————————————————————–

AGENDA

      Hari 1 : 08.30 – 16.00

  •  Kebijakan Strategis dalam manajemen pengadaan Barang / Jasa di Industri Hulu Minyak dan Gas
  • Kebijakan strategis dan konsep lokal konten dalam pengadaan barang / Jasa di Industri Hulu Minyak dan Gas
  • Pengawasan kebijakan dalam pelaksanaan konten lokal (TKDN)
  • Perencanaan dalam pengadaan barang / jasa
  • Proses kualifikasi

      Hari 2 :  08.30 – 16.00

  • Pelaksanaan pengadaan barang /Jasa
  • Manajemen Kontrak
  • Pengawasan pada hasil dari pengadaan barang / jasa
  • Pembinaan dari Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa

METODE WORKSHOP

  • Sesi Pengajaran dalam Kelas
  • Sesi Tanya Jawab, Bertukar pengalaman dan Informasi dengan para Peserta

INFORMASI PENDAFTARAN
ISIKAN FORM BERIKUT :

atau

Ketik SMS dengan format :
DAFTAR<spasi>
JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#JMLHPESERTA#EMAIL#TELP.KANTOR
-kirim ke 085286451074

Contoh :
DAFTAR TRAINING FINON#2Mei2011#ARIEF#Company#3#nama@email.com#02174709591

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post

Share

A TO Z UPSTREAM OIL & GAS INSURANCE IN INDONESIA

A TO Z UPSTREAM OIL & GAS INSURANCE IN INDONESIA

[S175]

WAKTU

Tuesday – Wednesday, 24 & 25 Februari 2015 – RUNNING

TEMPAT

MERCANTILE ATHLETIC CLUB (MAC) – Jakarta

INVESTASI

Normal Price : Rp.6.750.000,- Early bird : Rp. 6.250.000,- (payment before 10 Februari 2015)

Fasilities: (Inc materi workshop (Soft copy & hard copy), Coffee break + Lunch & Sertificate )

FASILITATOR

Yuko Gunawan ST, AAAIK, ACII , Oil & Gas Construction Insurance Senior Manager, PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

M Krismara, ST, AAIK QIP , Oil & Gas Operational Insurance Senior Manager, PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

M Fauzi Ridwan, ST, MBA, AAAIK, QIP , Oil & Gas Operational Senior Manager, PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Diwe Novara, ST, AAIK, QIP , Marketing Senior Manager , PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Yaudil Hery ST, MT, AAAIK, ACII , Oil & Gas Construction Manager, PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

DESKRIPSI

OBJECTIVE

Participant will learn and understand more about Basic Concept of Insurance, Principles of Insurance and its application in Insurance Product, update Upstream Oil & Gas Insurance Mechanism and Market Player, how insurance regulated in Indonesia, Product knowledge including main issues in Liability Insurance, Control of Well Insurance and Offshore & Onshore Project Construction Insurance

WHO SHOULD ATTEND

This Course is designed for PSC Employee and/or Upstream Oil & Gas Support Contractor who are involved in Project, Project Support, Operation, Drilling, Procurement, Legal, Internal Audit, Risk Management, Finance and others who wants to knows more about Upstream Oil & Gas Insurance

WORKSHOP OUTLINE

Introduction to Insurance

Definition & Type of Risks & Insurable Risks
Risk Management VS Insurance
Principles of Insurance

Insurance Principles : Insurable Interest, Utmost Good Faith, Proximate Cause, Indemnity, Subrogation & Contribution
Insurance Mechanism

Insurance Mechanism, Insurance Market, Market Player and how insurance is related globally
Insurance Regulation In Indonesia

UU Asuransi & Oil & Gas Upstream Regulation
Onshore & Offshore Production & Exploration Assets Insurance

Control of Well Insurance

Definition of Well out of Control
Policy form: Coverage & Exclusion
Control of Well Insurance

Definition of Well out of Control
Policy form: Coverage & Exclusion
Offshore Construction Insurance

What is Covered Under WELCAR 2001 ?
Insurance Period, Maintenance Period & Discovery Period
Understanding Claim Principles & Cases

Legal Principles that lied behind claim handling from Insurance Company perspective
Application of Claim Principles

INFORMASI PENDAFTARAN

ISIKAN FORM BERIKUT :

atau

Ketik SMS dengan format :
DAFTAR<spasi>
JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#JMLHPESERTA#EMAIL#TELP.KANTOR
-kirim ke 085286451074

Contoh :
DAFTAR TRAINING FINON#2Mei2011#ARIEF#Company#3#nama@email.com#02174709591

INFORMASI TRAINING 2015 | INFORMASI SEMINAR 2015 | JADWAL TRAINING TAHUN 2015 |
INHOUSE TRAINING 2015 | TRAINING INDONESIA 2015 | TRAINING CENTER 2015

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post

Share
Share