Reformasi Peradilan Di Bidang Bisnis: Pengadilan Pajak Dan Pengadilan Niaga

[S141-001-1103]

WAKTU

Kamis , 24 Maret 2011

TEMPAT

Mercantile Athletic Club

INVESTASI

Rp. 1.750.000.-

INSTRUKTUR

Keynote Speaker
– DR. Syamsul Maarif ( Mahkamah Agung R.I )
– Prof. Denny Indrayana (Sekretaris Satgas Mafia Hukum)
Pembicara
– Prof. Hikmahanto Juwono (Akademisi)
– Tirta Nugraha Mursitama PhD (Akademisi UI & Mantan Direktur Eksekutif MTI)
– DR. Supandi, SH, MH (Hakim Agung)
– A. Fuad Rahmany (Dirjen Pajak)* “Sri Wahyuni ( SF Consulting)
– Ricardo Simanjuntak (Advokat) “Aria Suyudi (Tim Pembaruan Mahkamah Agung)
– Suryadi Sasmita (Sekretaris Umum APINDO) “Wahyuni Bahar (Bahar and Partners)
Moderator
– Abdul Haris M Rum (Partners Kantor Hukum Lubis Ganie Surowidjojo)
– Ahmad Fikri Assegaf (Partners Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partners)

DESKRIPSI

A. Latar Belakang
Kasus Gayus dan juga kasus Bahasyim Assifie terkait korupsi dan perpajakan yang menyeruak ke publik menjadi cermin betapa mafia hukum di Indonesia sangat merajelela dan membudaya. Dunia peradilan dan khususnya pengadilan pajak menjadi sorotan publik. Pemberitaan secara sporadis selama setahun belakangan ini meningkatkan persepsi negatif masyarakat terhadap dunia hukum dan peradilan. Apa yang sesungguhnya terjadi di dunia peradilan kita? Apa yang menyebabkan dunia hukum dan peradilan kita tidak nampak bersih? Itu mungkin sebuah pertanyaan yang terlontar oleh masyarakat awam. Dari sudut pandang orang awam secara sekilas, barangkali penyebab terjadi korupsi di tubuh hukum dan perpajakan adalah karena faktor budaya kita yang permisif terhadap korupsi ataupun masalah remunerasi yang kecil.

Namun, bila ditelisik lebih dalam secara hukum apa yang menjadi penyebab adanya korupsi di tubuh perpajakan dan juga pengadilan pajak, maka beberapa hal di bawah ini mungkin bisa menjadi penyebabnya1:

1. Sistem dua atap, dimana pengadilan pajak berada di bawah Mahkamah Agung (pembinaan hakim) dan Kementerian Keuangan (pembinaan teknis, administrasi, dan organisasi);
2. Antara UU Pengadilan Pajak dan UU yang mengatur perpajakan tidak sinergis dan konsisten;
3. Masalah sumber daya manusia. Sebagian besar hakim pengadilan pajak berasal dari mantan pegawai Kementerian Keuangan;
4. Putusan-putusan pengadilan yang tidak konsisten;
5. Hukum acara yang masih belum jelas;
6. Lokasi dan kedudukan pengadilan pajak yang dinilai tidak mencerminkan peradilan yang sederhana dan berbiaya ringan.

Faktor-faktor di atas dianggap sebagai penyebab utama terjadi praktik korupsi dan kolusi di tubuh kantor pajak dan pengadilan pajak. Inventarisasi masalah dan upaya untuk mereformasi pengadilan pajak ini tentunya harus dilakukan oleh para stakeholders hukum dan pajak di Indonesia.
Disamping pengadilan pajak yang merupakan pengadilan khusus di bawah yurisdiksi peradilan tata usaha negara, terdapat satu pengadilan khusus lain yang berada di bawah peradilan umum, yaitu pengadilan niaga. Pengadilan ini luput dari perhatian kita semua. Walaupun sempat muncul isu
reformasi pengadilan niaga di awal-awal dekade 2000an, namun isu tersebut seolah tenggelam tak berbekas. Padahal, dari segi nama dan fungsinya, pengadilan niaga seharusnya memiliki peran dan kedudukan penting dalam menunjang kepastian dan perlindungan hukum berinvestasi di Indonesia. Selain itu, pengadilan niaga juga seharusnya menjadi sarana penyelesaian sengketa yang tepat guna dan cepat di bidang bisnis dan komersial. Selama ini para pelaku bisnis lebih menyukai mediasi dan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa dibandingkan dengan peradilan.

Beranjak dari hal-hal yang dijelaskan di atas, reformasi pengadilan niaga juga diperlukan disamping adanya reformasi di pengadilan pajak.
Perlu disyukuri bahwa di periode pemerintahan 2009-2014 ini, pemerintah mencoba untuk berfokus kepada reformasi birokrasi dalam upaya pencegahan praktek korupsi. Walaupun, peradilan adalah bukan bagian dari pemerintah, namun gaung reformasi birokrasi tetap ada pada dunia peradilan yang diwakili oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini dibuktikan dengan adanya Cetak Pembaruan Peradilan (Blue Print) tahun 2010-2035 yang diterbitkan oleh MA sebagai rangkaian upaya reformasi birokrasi dan peradilan di tubuh MA dan peradilan di bawahnya. Dalam cetak biru tersebut, MA mencoba mengedepankan sistem kamar, peradilan acara cepat, penguatan mediasi, dan penguatan SDM peradilan.

Bila kita mengkaitkan antara dorongan perlunya reformasi pengadilan pajak, reformasi pengadilan niaga dan fokus pemerintah dan cetak biru MA akan reformasi birokrasi, maka semuanya memiliki koneksi yang kuat. Kita yakin semua sepakat bahwa reformasi pengadilan pajak dan pengadilan niaga bisa didorong untuk dilakukan di tengah itikad dan upaya baik pemerintah dan MA dalam menuju birokrasi yang bersih dan berintegritas.

Berangkat dari apa yang dikemukakan di atas, penyelenggaraan seminar bertopik “Reformasi Peradilan di bidang Bisnis: Pengadilan Pajak dan Pengadilan Niaga- merupakan sesuatu yang perlu. Melalui seminar ini, diharapkan dapat ditemukan dan diinventarisasi permasalahan, masukan, solusi, dan dorongan dalam upaya mereformasi pengadilan pajak dan pengadilan niaga.
Upaya pembaruan dan perbaikan peradilan tentunya tidak hanya akan sampai di sini saja, namun harus tetap didorong, dilakukan, dan diawasi oleh semua stakeholders dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih, berintegritas, serta business friendly.

B. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan diselenggarakannya seminar ini adalah:
1. Mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul terkait pengadilan pajak dan pengadilan niaga;
2. Mengetahui dan memahami kasus-kasus yang menjadi pijakan dalam mereformasi pengadilan pajak dan juga pengadilan niaga;
3. Mengetahui dan memahami konsep dan implementasi Ceta Biru Peradilan dalam rangka reformasi pengadilan pajak dan pengadilan niaga; dan
4. Mengidentifikasi upaya-upaya konkrit dalam mereformasi pengadilan pajak dan pengadilan niaga.

SUSUNAN ACARA

08.00-08.30
Registrasi

08.30-08.40
Pembukaan Acara oleh MC

08.40-09.00
Sambutan oleh Direktur Eksekutif CFISEL: Indra Safitri

09.00-09.30
Keynote Speaker:
– DR. Syamsul Maarif ( Mahkamah Agung RI)
– Prof. Denny Indrayana (Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum)

09.30-12.00
Sesi I (Moderator: Abdul Haris M. Rum)
– Permasalahan sinergitas & konsistensi regulasi kehakiman dan perpajakan (Prof. Hikmahanto Juwono-Akademisi)
– Target penerimaan negara vs upaya hukum wajib pajak melalui Pengadilan Pajak (Tirta Nugraha Mursitama PhD – Akademisi UI & Mantan Direktur Eksekutif MTI)
– Cetak Biru pembaruan peradilan dan reformasi pengadilan pajak (DR. Supandi, SH, MH – Hakim Agung)
– Reformasi di tubuh kantor pajak pasca kasus Gayus dan Bahasyim (A. Fuad Rahmany – Dirjen Pajak)*
– Reformasi litigasi perpajakan sebagai bagian dari reformasi pengadilan pajak (Sri Wahyuni – SF Consulting)

12.00-13.00
Istirahat dan makan siang

13.00-16.00
Sesi II (Moderator: Ahmad Fikri Assegaf)
– Aspek hukum penguatan dan pengembangan Pengadilan Niaga (Ricardo Simanjuntak – Advokat)
– Cetak Biru pembaruan peradilan dan reformasi pengadilan niaga (Aria Suyudi – Tim Pembaruan Mahkamah Agung)
– Reformasi pengadilan niaga di mata pelaku usaha: Peluang & hambatan dalam berusaha (Suryadi Sasmita – Sekretaris Umum APINDO)
– Perbandingan pengadilan niaga di negara lain (Wahyuni Bahar – Bahar and Partners)

INFORMASI PENDAFTARAN
– Silahkan isi form dibawah ini jika anda ingin mendaftar :

atau ketik SMS dengan format :
DAFTAR<spasi>JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#JMLHPESERTA#EMAIL
-kirim ke 083872671518

Contoh :
DAFTAR COALMINING#27April2011#ARIEF#IS21#3#ariefbills@gmail.com

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post


Cara cepat dan mudah Registrasi online di Informasi seminar 21. Mencari jadwal seminar dan training atau request in-house training online.
INFOSEMINAR21 | INFOTRAINING21

Share

Comments are closed.

Post Navigation

Share