Category Archives: Plantation

Legal Aspect Of Power Plant Industry

Legal Aspect of POWER PLANT INDUSTRY

[S102]

WAKTU

Rabu – kamis, 24 – 25 Juni 2015

Pukul 09.00 – 16.00 WIB

TEMPAT

Puri Denpasar Hotel – Kuningan, Jakarta

INVESTASI

Rp. 5.500.000,-  #Seminar Kit ( CD Materi, foto dokumentasi acara, sertifikat )

FASILITATOR

See Descriptions below

DESKRIPSI

Pada saat ini listrik merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Listrik juga merupakan fenomena modern yang membedakan manusia purba dengan manusia modern. Seiring dengan kebutuhan tersebut, industry ketenagalistrikan pun menjadi berkembang pesat. Industry ini memang bagaimanapun juga merupakan bisnis yang amat menguntungkan. Bayangkan, siapa yang tidak memerlukan listrik?. Namun hal yang patut diingat bagi para pemain pemula adalah resiko yang mengiringi bisnis ini juga amatlah besar. Investasi yang milyaran dollar bisa seketika musnah, oleh karena terbentur peraturan perundang-undangan, perijinan, dan segala hal yang berhubungan dengan aspek hukum. Oleh karena itu aspek-aspek hukum dalam bidang ini menjadi teramat penting untuk dipahami oleh setiap orang yang ingin bermain dalam industry ini.

Objective

Setelah mengikuti workshop ini, peserta diharapkan mampu untuk dapat memulai bisnis power plant, mengetahui prosedur pengurusan perizinan usaha power plant, pengadaan izin iuks dan iuku, prospek usaha ketenagalistrikan, mengetahui update terbaru mengenai RPP ketenagalistrikan, mengetahui aspek teknis yang harus diketahui konsultan hukum terkait ketenagalistrikan, memahami aspek-aspek penting dalam due diligence terkait dengan perusahaan ketenagalistrikan, memahami aspek-aspek yang yang harus diperhatikan terkait dengan akuisisi power plant

Target Peserta

Target peserta yang diharapkan dalam Workshop ini adalah berasal dari :
1. perusahaan, baik perusahaan dalam negeri, asing maupun BUMN dan BUMD,
2. advokat atau konsultan hukum,
3. akademisi,
4. asosiasi,
5. organisasi-organisasi non pemerintah,
6. peserta umum lainnya yang terkait dengan persaingan usaha.

Outline Agenda

Rabu, 27 Mei 2015
08.30 – 09.00 Registrasi
09.00 – 09.05 Pembukaan
09.05 – 12.00  Sesi I “Kebijakan Pemerintah dan Up date RPP Ketenagalistrikan dan Peraturan Terkait Power Plant”

1.      Memahami berbagai kebijakan dan peraturan  terbaru yang dikeluarkan pemerintah terkait  power plant.

2.      Memahami syarat, tata cara dan proses perizinan terkait usaha power plant.

3.      Memahami macam-macam usaha ketenagalistrikan i.e. usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik.

4.      Memahami berbagai macam izin terkait usaha power plant (IUKU, IUKS).

5.      Departemen-departemen terkait dan kewenangannya dalam usaha power plant.

6.      Proses tender dalam industry ketenagalistrikan.

 

Pembicara :

Pamudji Slamet

(Kepala bagian Hukum dan Perundang undangan Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi – ESDM)

12.00 – 13.00 Istirahat & Makan Siang
13.00 – 16.00 Sesi 2 :”Aspek Hukum dalam Akuisisi Perusahaan Power Plant”

1.      Persyaratan yang harus diperhatikan sehubungan dengan pengalihan   saham   dalam perusahaan power plant.

2.      Pembatasan-pembatasan yang diperhatikan sehubungan dengan  pengalihan saham dalam perusahaan power plant.

3.      Persetujuan-persetujuan yang diperhatikan sehubungan dengan pengalihan saham dalam perusahan power plant.

4.      Peraturan terkait akuisisi perusahaan power plant. Hal- hal penting lainnya  yang harus dipahami dan diperhatikan dalam melakukan akuisisi perusahaan power plant.

 

Pembicara :

Mutiara Rengganis
( Bahar and Partners Law Firm )

Kamis, 28 Mei 2015
09.00 – 12.00 Sesi III : ”Legal Audit pada Perusahaan Power Plant”

1.      Hal-hal yang penting yang harus diperhatikan dalam melakukan  audit perusahaan Power Plant;

2.      Kendala-kendala dalam praktek yang ditemui dan solusinya dalam melakukan audit perusahaan power plant;

3.      Peraturan terkait yang harus dipahami oleh konsultan yang melakukan audit hokum perusahaan power plant.

 

Pembicara :

Fajra Lestari Akili

(Legal Manager Medco Power)

12.00 – 13.00 Istirahat & Makan Siang
13.00 – 16.00 Sesi IV :“ Aspek Tekhnis Dalam Industry Kelistrikan yang Wajib Diketahui Konsultan Hukum dan Prospek Indusrti Ini”

1.      Proses pembangunan hingga penjualan listrik.

2.      Hal – hal teknis yang harus di perhatikan dalam rangka pembangunan power plant.

3.      Memahami istilah-istilah dalam industry power plant.

4.      Prospek industry ketenagalistrikan.

5.      Peranan PLN dalam industry ketenagalistrikan.

 

Pembicara :            

Akmal Abdul Gahan

( Konsultan Legal PT. PLN Persero )

16.00 – 16.15 Penutupan Acara

INFORMASI PENDAFTARAN
ISIKAN FORM BERIKUT :

atau

Ketik SMS dengan format :
DAFTAR<spasi>
JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#
JMLHPESERTA#EMAIL#TELP.KANTOR
-kirim ke 085286451074

Contoh :
DAFTAR TRAINING FINON#2Mei2011#ARIEF#Company#3#
nama@email.com#02177788822

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post

Share

Seminar Tanah Ulayat: Eksistensi, Potensi Sengketa dan Upaya Penyelesaiannya (Terkait Pertambangan dan Perkebunan)

[S102]

WAKTU

Silahkan Pilih waktu yang anda inginkan dan tulis di form pre registration :

Kamis, 9 Februari 2012

TEMPAT

Skyline Bussines Center
Menara Cakrawala 19th floor
Thamrin – Jakarta

INVESTASI

– Rp. 2.700.000 ( Pendaftaran sebelum 20 Januari 2012)
– Rp. 3.000.000 ( Pendaftaran Setelah 20 Januari 2012)
– Rp. 2.500.000 ( Grup minim 3 orang & daftar sebelum 20 Januari 2012)
– Rp. 2.700.000 ( Grup minim 3 orang & daftar setelah 20 Januari 2012)

INSTRUKTUR

Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono,S.H.,MCL.MPA
Ir. Hudoyo, MM
Drs. R. Edi Prasodjo M.Sc
Ir. Tri Joko Mulyono MM
Joyo Winoto Ph.D.

DESKRIPSI

Konsep kepemilikan Tanah Ulayat bagi kalangan Masyarakat Hukum Adat di Nusantara ini telah ada dan sama tuanya dengan penduduk asli yang mula-mula mendiami kepulauan Nusantara ini. Bahkan, sudah ada jauh sebelum bangsa Eropa memasuki nusantara. Setelah Indonesia merdeka, lahirlah Undang-Undang No.5 tahun 1960 UUPA yang mana UUPA tersebut menjadi pokok dalam penyusunan hukum tanah nasional di Indonesia. Lahirnya UUPA diharapkan dapat mengakhiri pluralisme perangkat hukum yang mengatur dalam bidang pertanahan yang dalam penerapannya didasarkan pada hukum adat masing-masing daerah.

Dewasa ini, meskipun keberlakuan hukum adat terkesan semakin melemah dan tergerus, tetapi belakangan kerap muncul konflik tanah untuk pertambangan dan perkebunan yang berakar dari masalah kepemilikan Tanah Ulayat. Belakangan hari, hal tersebut menimbulkan dan menunjuk adanya hak ulayat dalam masyarakat adat, yang keberadaannya dalam Hukum Tanah Nasional (UUPA) masih dipermasalahkan dan begitu juga statusnya dalam masyarakat adat itu sendiri.

Di sisi lain, Masyarakat Hukum Adat yang mendiami Tanah Ulayat tertentu mengklaim, sudah menempati dan menggarap tanah tersebut berpuluh-puluh bahkan beratus tahun secara turun temurun. Akan terasa aneh, apabila negara atau pemerintah mempertanyakan bukti tertulis bila masyarakat itu punya hak atas tanah tersebut. Masyarakat Hukum Adat menganggap hak mereka bukan ditentukan karena tertulisnya, tetapi ditentukan karena mereka sendiri yang sudah menguasai atau menggarap secara turun temurun suatu Tanah Ulayat. Tentu hal ini tidak selalu sejalan dengan keadaan di lapangan yang menunjukkan seringnya terjadi konflik kepemilikan atas tanah yang kerap berujung bentrok antara Masyarakat Adat dan masyarakat yang memiliki klaim kepemilikan yang juga sah. Hal inilah yang menyisakan masalah dalam kedudukan Tanah Ulayat dalam Hukum Pertanahan di Indonesia.

Untuk itulah seminar dan diskusi panel ini diadakan untuk mengetahui lebih dalam mengenai kriteria penentuan eksistensi hak atas tanah ulayat, potensi konflik dan bagaimana solusi terbaik dalam menyelesaikan konflik tersebut

Diskusi Panel Pertama:

“ Eksistensi, Potensi Sengketa dan Upaya Penyelesaiannya (Terkait Pertambangan dan Perkebunan)”

No

Pembicara

Institusi

Materi

1. Ir. Hudoyo, MM Direktur Penggunaan Kawasan Hutan Eksistensi  Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat di Wilayah Kehutanan dan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan terkait Pertambangan.
2. Drs. R. Edi Prasodjo M.Sc Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Potensi Konflik Tanah Ulayat di Area Pertambangan dan IUP Clear and Clean

Diskusi Panel Kedua

Upaya mitigasi konflik tanah ulayat oleh BPN dan peranan BPN dalam penyelesaian konflik tanah ulayat dengan tanah dengan hak kepemilikan”

No. Pembicara Institusi Materi
1. Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono,S.H.,MCL.MPA Dosen Univ. Gajah Mada – Ahli hukum Agraria dan Hak Ulayat Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat dalam Hukum Nasional Indonesia
2. Ir. Tri Joko Mulyono Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan – Ditjen Planologi Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat terkait dengan Perkebunan
3. Joyo Winoto Ph.D Kepala BPN Peranan BPN Dalam Memitigasi Konflik Tanah Ulayat

 

INFORMASI PENDAFTARAN
Ketik SMS dengan format :
DAFTAR<spasi>
JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#JMLHPESERTA#EMAIL
-kirim ke 085286451074

Contoh :
DAFTAR TRAINING ISO#2Mei2011#ARIEF#Company#3#nama@email.com

atau ISIKAN FORM BERIKUT :

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post


Cara cepat dan mudah Registrasi online di Informasi seminar 21. Mencari jadwal seminar dan training atau request in-house training online.
INFOSEMINAR21 | INFOTRAINING21

Share

[RUNNING] Seminar Dampak Moratorium Kehutanan Terhadap Pertambangan dan Perkebunan

[S102-1110]

WAKTU

Silahkan Pilih waktu yang anda inginkan dan tulis di form pre registration :

Rabu, 30 November 2011

Pukul : 09:00 s/d 14:00 WIB

TEMPAT

Hotel Sahid Jaya – Jakarta

Jl. Jendral Sudirman Kav.86

Jakarta Pusat 10220

INVESTASI

Rp 1,750,000,- / orang

Special Price : Discount 10 % untuk Early Bird sebelum 11 November 2011 atau Group ( untuk 3 orang / lebih)

INSTRUKTUR

Sesi I :

“Dampak Moratorium Kehutanan Terhadap Pertambangan & Perkebunan”

6 Bulan Inpres No.10 Tahun 2011 (Evaluasi)

Pembicara : Dr.Ir.Hadi Daryanto, D.E.A (Sekretaris Jenderal Kementrian Kehutanan RI)

Sesi II :

Dampak Moratorium Terhadap Investasi Pertambangan

Pembicara : Abdul Latief Bakie (Ketua Bidang Hukum & Perundang-Undangan APBI-ICMA)

Sesi III :

Penegakan Hukum Terkait Moratorium

Pembicara : Drs. Anas Yusuf, SH, MH,MM (Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI)

DESKRIPSI

Sudah 6 (enam) bulan moratorium kehutanan dijalankan, suara-suara pro kontra atas kebijakantersebut silih berganti menghiasi media massa. LSM lingkungan hidup berharap, kebijakan itu diperpanjang, dan bukan hanya cuma 2 tahun, tapi sejak dini para pelaku bisnis yang terimbas yaitu perkebunan dan pertambangan, mengatakan cukup 2 (dua) tahun, karena kompensasi satu milyar dollar terasa tidak seberapa dibandingkan mandeknya perizinan untuk ekploitasi selama dua tahun. Tapi bagaimana komitmen moratorium tersebut dijalankan? poin-poin apa saja yang dibatasi dalam moratorium? dampaknya terhadap pertambangan dan perkebunan? dan bagaimana peranan institusi penegak hukum dalam mengawal inpres ini? Dapatkan informasi dan pengetahuan tentang moratorium ini dalam seminar setengah hari tersebut

Target Peserta

  • Workshop ini diselenggarakan dengan sasaran peserta khususnya pelaku usaha dari:
  • perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit baik perusahaan
  • dalam negeri, asing maupun BUMN
  • advokat atau konsultan hukum
  • akademisi
  • asosiasi
  • peserta umum lainnya yang tertarik dengan industri perkebunan kelapa sawit.

INFORMASI PENDAFTARAN
Ketik SMS dengan format :
DAFTAR<spasi>
JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#JMLHPESERTA#EMAIL
-kirim ke 085286451074

Contoh :
DAFTAR TRAINING ISO#2Mei2011#ARIEF#Company#3#nama@email.com

atau ISIKAN FORM BERIKUT :

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post


Cara cepat dan mudah Registrasi online di Informasi seminar 21. Mencari jadwal seminar dan training atau request in-house training online.
INFOSEMINAR21 | INFOTRAINING21

Share

[RUNNING] Seminar ISPO 2011 – Kelangsungan Industri Perkebunan pasca diberlakukannya Permentan No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

[S133-1109]

WAKTU

28 – 29 September 2011

TEMPAT

Grand Aston Cityhall Medan – Sumatera Utara

INVESTASI

Rp. 6.000.000,-/ person
(Tidak Termasuk Akomodasi dan Penginapan)

FASILITAS
Souvenir, USB Flashdisk, Tas Eksklusif, Materi pembicara,
Sertifikat, 2x Lunch, 4x Coffee break

INSTRUKTUR

Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi MS, Wakil Menteri Pertanian RI
H. Gatot Pujo Nugroho, ST., Plt Gubernur Sumatera Utara
Ir. Achmad Manggabarani, M.M. Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB)
Suharyanto, SH., Kepala Biro Hukum Dan Informasi Publik Kementerian Pertanian
H Aspan Sofian Batubara, Kepala Dinas Perkebunan Sumatera Utara
Ir. Gamal Nasir, MS, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian
Ir. H. Amri Siregar, Presiden Direktur PTPN III
Rosediana Soeharto, Ketua Komisi Minyak Sawit Indonesia (KMSI)

dan Pembicara Lainnya

DESKRIPSI

“Kelangsungan Industri Perkebunan pasca diberlakukannya Permentan No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO)”

Selama bertahun-tahun, sektor perkebunan telah memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia dan merupakan salah satu sektor andalan dalam menghasilkan devisa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebagai negara berkembang di mana pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja merupakan masalah yang mendesak, subsektor perkebunan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan. Dari komoditas kelapa sawit saja, Negara telah memperoleh pendapatan dari Pungutan Ekspor CPO sebesar US$12,4 miliar dan memberikan lapangan kerja sekitar 3,5 juta kepala keluarga mulai dari on-farm sampai off-farm.

Untuk mengembangkan sektor perkebunan, Pemerintah telah mencanangkan Visi Perkebunan 2020, yaitu “Komoditi Pangan Perkebunan Sebagai Sumber Kesejahteraan dan Kemakmuran Bangsa”. Di mana Pemerintah akan melakukan 8 kegiatan utama 1) Revitalisasi Perkebunan, 2) Intensifikasi Tanaman Perkebunan Rakyat, 3) Dukungan Penyediaan Lahan, 4) Dukungan Penyediaan Benih Unggul, 5) Dukungan Infrastruktur, 6) Pengembangan Riset dan Development, 7) Penyediaan Pembiayaan dan 8) Meningkatkan Penerapan Pembangunan Berkelanjutan.

Terkait dengan Visi Perkebunan 2020 tersebut, pemerintah dalam sektor industri perkebunan kelapa sawit telah melakukan upaya demi terwujudnya salah satu visi perkebunan tersebut yaitu dengan memberlakukan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO). Tingginya produksi kelapa sawit yang mencapai 20,8 Juta Ton dan pada tahun 2011 diperkirakan menembus angka 21 juta Ton, menyebabkan Pemerintah sangat serius memajukan industri kelapa sawit. Peraturan ini diharapkan menjadi jawaban atas keraguan pasar dunia atas produk kelapa sawit Indonesia bahwa produk kelapa sawit Indonesia juga memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dapat dilihat dalam Prinsip dan Kriteria ISPO Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, yaitu:

Sistem Perizinan dan Manajemen Perkebunan;
Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit;
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
Tanggung Jawab Terhadap Pekerja;
Tanggung Jawab Sosial dan Komunitas;
Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat; dan
Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.

Terkait dengan RSPO (Rountable Sustainable Palm Oil) yang sudah terlebih dahulu ada, ISPO serupa dengan aturan RSPO tetapi terdapat perbedaan dimana ISPO merupakan mandatory (kewajiban) yang harus dijalankan pelaku usaha perubahan sedangkan RSPO bersifat sukarela (voluntary) yang tidak wajib diikuti perkebunan dan petani sawit Indonesia, namun menjadi acuan bagi ekspor-impor sawit dunia. ISPO tetap mengacu kepada RSPO namun menyesuaikan dengan keadaan geografis di Indonesia.

Para pelaku usaha perkebunan memiliki waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 untuk mendapatkan sertifikat ISPO dengan ketentuan jika tidak menyesuaikan maka dapat dikenakan sanksi penurunan kelas kebun menjadi kelas IV bahkan dapat dicabut izin usaha perkebunannya. Di lain pihak, Pemerintah dituntut kesiapannya dalam rangka ISPO ini sehingga dapat berlangsung tepat waktu. Permasalahan-permasalahan tersebut dirasakan menjadi pertanyaan besar dalam pelaksanaan ISPO ini.

Dapatkah Pemerintah dan pelaku usaha perkebunan menjawab permasalahan-permasalahan tersebut? Bagaimanakah kesiapan Pemerintah dan pelaku usaha perkebunan dalam menghadapi ISPO? Bagaimana peluang industri perkebunan kelapa sawit pasca penerbitan Permen Nomor 19 Tahun 2011 ini? Dapatkan informasi selengkapnya dalam Seminar yang akan diselenggarakan oleh kami, DAT Solusi Indonesia, dengan tema “Kelangsungan Industri Perkebunan pasca diberlakukannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO)”.

Seminar ini akan menghadirkan para konsultan hukum perkebunan, Pejabat Pemerintahan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Lembaga Sertifikasi, Dinas Perkebunan Sumatera Utara, CEO / Direktur Utama / Direktur Teknik/ Direktur Produksi Perusahaan Perkebunan, yang merupakan para pakar dalam industri perkebunan di Indonesia.

TUJUAN:

Memberikan gambaran umum serta pemahaman mengenai:

Memberikan sosialisasi kepada peserta seminar mengenai Permentan No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) (“Permentan No. 19 Tahun 2011”);
Memberikan pemahaman kepada peserta seminar mengenai hal-hal apa saja yang diatur dalam Permentan No. 19 Tahun 2011tersebut;
Memberikan informasi kepada peserta Proses sertifikasi ISPO dan pelaksanaan teknis dan operasional dari Permentan No. 19 Tahun 2011; dan
Memberikan informasi kepada peserta seminar mengenai peluang industri perkebunan kelapa sawit pasca diberlakukannya Permentan No. 19 Tahun 2011.

MANFAAT YANG AKAN ANDA DAPATKAN:
Memahami Permentan No. 19 Tahun 2011;
Memahami proses sertifikasi ISPO dan pelaksanaan teknis dan operasional dari Permentan No. 19 Tahun 2011;
Memahami peluang industri perkebunan kelapa sawit pasca diberlakukan Permentan No. 19 Tahun 2011;
Memahami persiapan dalam menghadapi sertifikasi ISPO;
Mendapatkan kesempatan mengevaluasi keadaan ekonomi global dan dampaknya terhadap perkembangan industri perkebunan di Indonesia, khususnya Sumatera;
Menemukan jawaban tantangan dunia perkebunan melalui pemahaman industri perkebunan di tingkat nasional dan internasional; dan
Bertemu dan membina jaringan dengan pemain-pemain utama bisnis perkebunan di Sumatera pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

TOPIK UTAMA

Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan Industri Perkebunan Kelapa Sawit
a. Pentingnya aspek lingkungan hidup berkelanjutan dalam Industri perkebunan kelapa sawit
b. Pengaruh lingkungan hidup berkelanjutan terhadap industri perkebunan kelapa sawit;
c. Implikasi ISPO terhadap lingkungan hidup berkelanjutan;
d. Pentingnya regulasi mengenai lingkungan hidup berkelanjutan dalam perkebunan kelapa sawit
e. Kedudukan Permentan No. 19 Tahun 2011 dengan Peraturan perundang-undangan terkait;
f. Implikasi penerapan Permentan No. 19 Tahun 2011 terhadap industri perkebunan kelapa sawit.
g. Pengaruh pemberlakuan ISPO bagi industri perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara
h. Kedudukan pemerintah daerah dalam penerapan ISPO

Penerapan Permentan Nomor 19 Tahun 2011, Peluang dan Tantangannya
a. Sistem Sertifikasi ISPO;
b. Sistem Sertifikasi Rantai Pasok
c. Kedudukan Komisi ISPO
d. Fungsi dan peranan Komisi ISPO Mekanisme Sertifikasi ISPO;
e. Mekanisme Sertifikasi Rantai Pasok;
f. Kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi ISPO;
g. Peluang dan tantangan pelaku usaha dalam ISPO;
h. Kedudukan, fungsi dan peranan Lembaga Sertifikasi dan Auditor dalam Program ISPO;
I. Kesiapan Lembaga Sertifikasi dan Auditor dalam Program ISPO

Iklim Industri Perkebunan Pasca Permentan Nomor 19 Tahun 2011
a. Pengaruh ISPO terhadap industri perkebunan kelapa sawit;
b. Peluang dan tantangan industri kelapa sawit pasca pemberlakuan ISPO;
c. Pengaruh ISPO terhadap pasar dunia;
d. Kedudukan ISPO dan RSPO di mata pasar dunia;
e. Peran Asosiasi dalam penerapan ISPO di Indonesia;
f. Urgensi ISPO bagi pengusaha perkebunan kelapa sawit

| DAY ONE – 28 September 2011 |

Aspek Hukum Mekanisme Sertifikasi ISPO dan Sertifikasi Rantai Pasok
a. Prinsip dan Kriteria ISPO
b. Panduan dan Indikator ISPO
c. Persyaratan-persyaratan Sertifikasi
d. Penerbitan sertifikasi ISPO
e. Proses Pengakuan sertifikasi lainnya
f. Keluhan/pengaduan
g. Studi kasus pelaksanaan sertifikasi

Aspek Teknis dan Lingkungan dalam Sertifikasi ISPO.
a. Hal-hal yang wajib dipatuhi dalam rangka sertifikasi ISPO;
b. Aspek teknis dan lingkungan dalam penilaian lapangan
c. Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam penilaian lapangan;
d. Studi kasus atas permasalahan yang terjadi dalam penilaian lapangan

| DAY TWO – 29 September 2011 |

INFORMASI PENDAFTARAN
Ketik SMS dengan format :

DAFTAR<spasi>
JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#JMLHPESERTA#EMAIL

-kirim ke 085286451074

Contoh :

DAFTAR TRAINING ISO#2Mei2011#ARIEF#Company#3#nama@email.com

atau ISIKAN FORM BERIKUT :

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post


Cara cepat dan mudah Registrasi online di Informasi seminar 21. Mencari jadwal seminar dan training atau request in-house training online.
INFOSEMINAR21 | INFOTRAINING21

Share

[RUNNING] The 1st Indonesian Palm Oil Plantation Business and Legal Forum 2011 “Kepatuhan Hukum dan Pembiayaan pada Industri Perkebunan Kelapa Sawit ”

[S102-09-1105]

WAKTU
Jakarta, 27 – 28 Juli 2011

TEMPAT

Hotel Le Meredien – Jakarta

INVESTASI

Jenis Paket Super Early Birdsd 15 Juni 2011 Early Birdsd 30 Juni 2011 Reguler
Seminar 2 days + Gala Dinner 5.000.000 5.500.000 6.000.000
Seminar 2 Days 4.750.000 5.250.000 5.750.000

 

Special Diskon :

Dapatkan tambahan special diskon dari harga di atas sebesar 10% untuk pendaftaran

lebih dari 3 orang dalam tagihan yang sama

INSTRUKTUR

Ir Gamal Nasir MS (Dirjen Perkebunan)
DR. Ir. Dwi Sudharto M.Si. (Sekretariat Direktur Jenderal Ditjen Planologi)
Joko Supriyono (Sekretaris Jenderal GAPKI)
Ir Mukti Sardjono M.Sc. (Sekretaris Ditjen Perkebunan)
Imam Hendargo Abu Ismoyo (Deputi Bid Tata Lingkungan Hidup)
DR. Ir. Hadi Daryanto (Sekjen Kementerian Kehutanan)
Elfian Effendi (Direktur Eksekutif Greenomics)

Sunarso (Managing Director Commercial & Business Banking)
Wahyuni Bahar (Founding Partner, Bahar & Partners)
Ir. Rismansyah Danasaputra, MM (Direktur Tanaman Tahunan Ditjen Perkebunan)
Ir Hudoyo MM (Direktur Penggunaan Kawasan Hutan Ditjen Planologi Kehutanan)
Ir. Tri Joko Mulyono, MM (Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi)
DR. Guna Negara (Direktur Penggunaan dan Penetapan Hak Tanah BPN)
Iyung Pahan (DMI Consulting Group)
R.O.Y Pantouw (Praktisi Hukum Perkebunan)

DESKRIPSI

8 Nilai Kedatangan Anda

Update Informasi Mendapatkan informasi terbaru mengenai kebijakan dan  peraturan  perkebunan kelapa sawit di Indonesia
Mapping Memetakan posisi bisnis perkebunan kelapa sawit anda dengan  situasi  aktual di pasar bisnis Indonesia
Prediksi Memantau perkembangan bisnis perkebunan kelapa sawit  Indonesia kedepan
Penilaian Kesempatan mengevaluasi keadaan ekonomi global dan   dampaknya terhadap perkembangan industri perkebunan kelapa  sawit indonesia dan dunia
Opportunity Kesempatan menangkap peluang bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia
Potensi Meningkatkan pemahaman skenario hukum permintaan dan penawaran Crude Palm Oil Indonesia
Tantangan Menemukan jawaban tantangan dunia perkebunan kelapa   sawit melalui pemahaman industri perkebunan kelapa sawit Indonesia
Investasi Mengenali peluang investasi dan rekan kerja bisnis yang baru
Risk Management Kesempatan mempelajari manajemen resiko dalam dunia  perkebunan kelapa sawit di Indonesia

Agenda Forum

Day One

 

Rabu (Hari 1), 27 Juli 2011
07.30 – 08.00 Registrasi dan Coffe Morning
Opening Remarks
08.00 – 08.10 Sambutan dari IALE
08.10 – 08.30 “Kebijakan Insentif Pemerintah untuk meningkatkan iklim Investasi Perkebunan Kelapa Sawit  di Indonesia”Ir Gamal Nasir MS  (Dirjen Perkebunan)
Sesi I :08.30 –11.00 “Penuntasan dan Implikasi Lambatnya Penuntasan RTRWP terhadap perkembangan Industri Perkebunan Kelapa Sawit”
“Penuntasan Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) dan implikasinya terhadap industri perkebunan Kelapa Sawit”DR. Ir. Dwi Sudharto M.Si. (Sekretariat Direktur Jenderal Ditjen Planologi)
“Implikasi berlarutnya penuntasan RTRWP terhadap Industri Perkebunan Kelapa Sawit”Joko Supriyono (Sekretaris Jenderal  GAPKI)
Sesi Tanya Jawab
Sesi II :11.00 – 12.30 Sosialisasi ISPO,  ISPO vs RSPO efektifkah ? (Update & Reviews)
Sosialisasi ISPO, ISPO vs RSPO efektifkah?  (Update & Review)Ir Mukti Sardjono M.Sc. (Sekretaris Ditjen Perkebunan)
Sesi Tanya Jawab
12.30 – 13.30 Lunch & Networking Session
Sesi III :13.30 – 15.00 Ijin lingkungan dan Proper terkait Industri Perkebunan Kelapa Sawit
Ijin Lingkungan dan Program Proper terkait industri  Perkebunan Kelapa SawitImam Hendargo Abu Ismoyo  (Deputi Bid Tata Lingkungan Hidup)
Sesi Tanya Jawab
Sesi IV:15.00 – 17.30 Sosialisasi  Peraturan Presiden terkait Moratorium Kehutanan
Sosialisasi Peraturan Presiden terkait Moratorium KehutananDR. Ir. Hadi Daryanto (Sekjen Kementerian Kehutanan)
Kritik atas Penerbitan Perpres terkait Moratorium KehutananElfian Effendi (Direktur Eksekutif Greenomics)
Sesi Tanya Jawab
Closing Event Day 1 + Pengumuman

 

Day Two

Kamis (Hari 2), 28 Juli 2011
07.30 – 08.00 Registrasi & Coffee Morning
08.00 – 10.00 Alternatif Pembiayaan Bagi Perkebunan Kelapa Sawit
(Kebijakan Bank untuk penyaluran kredit bagi perkebunan Kelapa Sawit skala kecil dan Menengah)Sunarso (Managing Director Commercial & Business Banking)
(Aspek Hukum dan Persiapan IPO (initial public offering) terkait Perusahaan Perkebunan)Wahyuni Bahar (Founding Partner, Bahar & Partners)
Sesi Tanya Jawab
10.00 – 11.30 Workshop I(Update Peraturan terkait perkebunan Kelapa sawit dan  Teknis serta Proses Pemerolehan IUP)

Ir. Rismansyah Danasaputra, MM (Direktur Tanaman Tahunan Ditjen Perkebunan)

Sesi Tanya Jawab
11.30 – 12.30 Workshop II(Pendalaman Pemerolehan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) terkait Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Permenhut No P.14/Menhut/II/2011)

Ir Hudoyo MM (Direktur Penggunaan Kawasan Hutan Ditjen Planologi Kehutanan)

Sesi Tanya Jawab
12.30 – 13.00 Lunch & Networking Session
13.00 – 14.30 Workshop III(Tata Cara Perubahan Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan, Pelepasan Kawasan Hutan dan Pembahasan A-Z Pemerolehan Lahan Perkebunan terkait Kawasan Hutan)

Ir. Tri Joko Mulyono, MM (Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi)

Sesi Tanya Jawab
14.30 – 15.45 Workshop IV(Tata Cara Pemerolehan dan Proses Sertifikasi HGU dari A-Z terkait Perkebunan Kelapa Sawit)

DR. Guna Negara (Direktur Penggunaan dan Penetapan Hak Tanah BPN)

Sesi Tanya Jawab
15.45 – 17.00 Workshop V(Pengetahuan Teknis Industry Kelapa Sawit)

Iyung Pahan (DMI Consulting Group)

Sesi Tanya Jawab
17.00 – 18.00  Workshop VI(Audit & Akuisisi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit)

R.O.Y Pantouw (Praktisi Hukum Perkebunan)

Sesi Tanya Jawab
Penutup
Gala Dinner

INFORMASI PENDAFTARAN

atau ketik SMS dengan format :

DAFTAR<spasi>
JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#JMLHPESERTA#EMAIL

 

-kirim ke 085286451074

Contoh :

 

DAFTAR Ahli K3 Umum#2Mei2011#ARIEF#Company#3#nama@email.com

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post


Cara cepat dan mudah Registrasi online di Informasi seminar 21. Mencari jadwal seminar dan training atau request in-house training online.
INFOSEMINAR21 | INFOTRAINING21

Share

Legal Aspect of Palm Oil Plantation (Batch 3) – BANNER

[S102-01-1010]

WAKTU
Rabu & Kamis, 24 & 25 November 2010
Pukul : 09.00 – 16.30 wib

TEMPAT
HARRIS Hotel, Twinky Winky Room Jl. Dr. Sahardjo

INVESTASI

Rp. 3.500.000,-/peserta

Fasilitas :
– Hands Out Seminar
– Lunch
– 2 x Coffee Break
– Sertifikat

INSTRUKTUR

Mukti Sarjono
(Direktur Budidaya Tanaman Tahunan-DEPTAN)

Iyung Pahan
(Praktisi Perkebunan Kelapa Sawit – DMI Consulting Firm)

Syarif Hidayatullah
(Konsultan Hukum)

Roy Pantouw
(Praktisi Hukum Perkebunan)

DESKRIPSI

Dewasa ini, perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu industri yang berkembang pesat dan prospektif. Hal ini karena kelapa sawit adalah komoditi yang menjanjikan dan bisa menjadi alternative pengganti bahan bakar minyak. Harga minyak kelapa sawit yang cenderung menanjak dan cadangan bahan bakar minyak yang semakin menipis membuat komoditas kelapa sawit semakin menarik untuk dilirik. Sudah barang tentu untuk masuk dalam bisnis ini, pengetahuan terhadap aspek hukum yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit mutlak diperlukan. Hal tersebut tentunya untuk meminimalisir resiko tinggi yang ada dalam industry ini dan juga untuk menjadikan bisnis tersebut prudent dan patuh terhadap segala peraturan terkait dengan industry ini.

Target Peserta

Workshop ini diselenggarakan dengan sasaran peserta khususnya pelaku usaha dari:
1. perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit baik perusahaan dalam negeri, asing maupun BUMN
2. advokat atau konsultan hukum
3. akademisi
4. asosiasi
5. peserta umum lainnya yang tertarik dengan industri perkebunan kelapa sawit.

Agenda

Rabu, 24 November 2010

08.30 – 09.00

Registrasi dan Coffee Morning

09.00 – 09.05

Pembukaan

09.05 – 12.00

Sesi I

“Kebijakan Pemerintah dan Up date Peraturan Terkait Perkebunan Kelapa Sawit”

1.          Memahami  berbagai kebijakan dan peraturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah terkait perkebunan kelapa sawit.

2.          Memahami syarat, tata cara dan proses perizinan terkait usaha perkebunan kelapa sawit.

3.          Memahami berbagai macam izin terkait usaha perkebunan kelapa sawit (IUP; IUP-B; IUP-P; STD-B;STD-P);

4.          Departemen-departemen terkait dan kewenangannya dalam usaha perkebunan kelapa sawit;

5.          Memahami konsep kemitraan dan pola-pola kemitraan dalam usaha perkebunan kelapa sawit;

6.          Memahami istilah-istilah dalam perkebunan kelapa sawit seperti PKS, afdeling, bagian bagian kelapa sawit yang bisa dimanfaatkan dan pemanfaatannya seperti kernel dan sabut kelapa dan lain lain;

Pembicara :

Mukti Sarjono

(Direktur Budidaya Tanaman Tahunan-DEPTAN)

12.00 – 13.00

Istirahat dan Makan Siang

13.00 – 16.30

Sesi II

“Aspek teknis Perkebunan Kelapa Sawit yang wajib diketahui konsultan hukum perkebunan”

1.          Proses pembibitan hingga penjualan kelapa sawit dan pembangunan perkebunan kelapa sawit;

2.          Hal- hal teknis yang harus diperhatikan dalam rangka pembangunan perkebunan kelapa sawit;

3.          Memahami istilah-istilah dalam perkebunan kelapa sawit seperti PKS, afdeling, bagian bagian kelapa sawit yang bisa dimanfaatkan dan pemanfaatannya seperti kernel dan sabut kelapa dan lain lain;

4.          Analisa mengenai tanah yang layak digunakan untuk perkebunan kelapa sawit;

Memilih bibit kelapa sawit yang terbaik.

Pembicara :

Iyung Pahan

(Praktisi Perkebunan Kelapa Sawit – DMI Consulting Firm)

Kamis, 25 November 2010

09.00 – 12.00

Sesi III :

”Legal Audit pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit”

1.       Persyaratan yang harus diperhatikan sehubungan dengan pengalihan saham dalam perusahaan perkebunan kelapa sawti;

2.       Pembatasan-pembatasan yang diperhatikan sehubungan dengan pengalihan saham dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit;

3.       Persetujuan-persetujuan yang diperhatikan sehubungan dengan pengalihan saham dalam perusahan perkebunan kelapa sawit;

4.       Peraturan terkait akuisisi perusahaan perkebunan kelapa sawit;

5.       Hal- hal penting lainnya yang harus dipahami dan diperhatikan dalam melakukan akuisisi perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Pembicara :
Syarif H id ayatullah
(Konsultan Hukum)

12.00 – -13.00

Istirahat dan makan siang

13.00 – 16.00

Sesi IV

Aspek Hukuk Akuisisi Perusahaan Perkebunan

1.       Persyaratan yang harus diperhatikan sehubungan dengan pengalihan saham dalam perusahaan perkebunan kelapa sawti;

2.       Pembatasan-pembatasan yang diperhatikan sehubungan dengan pengalihan saham dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit;

3.       Persetujuan-persetujuan yang diperhatikan sehubungan dengan pengalihan saham dalam perusahan perkebunan kelapa sawit;

4.       Peraturan terkait akuisisi perusahaan perkebunan kelapa sawit;

5.       Hal- hal penting lainnya yang harus dipahami dan diperhatikan dalam melakukan akuisisi perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Pembicara :

Roy Pantouw

(Praktisi Hukum Perkebunan)

16.00 – 16.15

Penutupan acara

INFORMASI PENDAFTARAN

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post


Cara cepat dan mudah Registrasi online di Informasi seminar 21. Mencari jadwal seminar dan training atau request in-house training online.
INFOSEMINAR21 | INFOTRAINING21

Share
Share